BERITA PAJAK HARI INI

Berbagai Kebijakan Pajak Rencananya Masuk Revisi UU KUP, Apa Saja?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Mei 2021 | 08:06 WIB
Berbagai Kebijakan Pajak Rencananya Masuk Revisi UU KUP, Apa Saja?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Berbagai pengaturan kebijakan pajak, termasuk tax amnesty, rencananya akan diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (20/5/2021).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan secara umum rancangan revisi UU KUP akan memuat beberapa ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan UU Cukai.

“Di dalamnya [revisi UU KUP] ada terkait dengan carbon tax atau pajak karbon dan juga ada terkait dengan pengampunan pajak,” ujarnya.

Baca Juga:
DJP Rilis Modul TAM, Ada Penjelasan terkait Fitur Buku Besar Coretax

Dia tidak menjabarkan lebih detail mengenai beberapa poin yang masuk dalam revisi UU KUP itu. Airlangga mengatakan hasilnya akan bergantung pada pembahasan dengan DPR. Presiden Jokowi, sambungnya, telah mengirimkan surat kepada DPR untuk melakukan pembahasan.

“Jadi, ada beberapa hal yang akan dibahas. Tentu hasilnya kita tunggu pembahasan dangan DPR. Bapak Presiden [Jokowi] telah berkirim surat kepada DPR untuk membahas ini. Diharapkan dapat segera dilakukan pembahasan,” imbuhnya.

Selain mengenai revisi UU KUP, ada pula bahasan tentang perubahan daftar wajib pajak yang dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Ada pula bahasan terkait dengan realisasi pemanfaatan insentif pajak.

Baca Juga:
Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Skema GST

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan kebijakan PPN, termasuk rencana kenaikan tarif, juga akan masuk dalam revisi UU KUP. Selain itu, dia menyebut akan ada skema goods and services tax (GST).

“Pada prinsipnya pemerintah tentu memperhatikan situasi perekonomian nasional. Di dalam pembahasan nanti, selain PPN, juga akan ada yang terkait dengan GST. Ini membuat pemerintah lebih fleksibel untuk mengatur sektor manufaktur ataupun sektor perdagangan dan jasa,” jelasnya. (DDTCNews)

Baca Juga:
DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax
  • Perubahan PPh Orang Pribadi

Terkait dengan ketentuan UU PPh yang akan masuk dalam revisi UU KUP, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan perubahan tarif PPh orang pribadi. Selain itu, ada pula pengurangan tarif PPh badan.

“Detailnya nanti kita mengikuti pembahasan yang ada di Parlemen,” ujarnya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Voluntary Disclosure Program

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan terkait dengan wacana pemberlakuan pengampunan pajak, dia meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan, termasuk menggunakan skema tax amnesty yang telah diimplementasikan pada 2016—2017.

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Menurut Bawono, pengampunan pajak yang berada dalam revisi UU KUP sebaiknya berbentuk perpanjangan dari program pengungkapan harta yang belum dilaporkan sampai dengan periode tax amnesty berakhir pada 2017. Program yang kerap disebut voluntary disclosure program (VDP) ini sejalan dengan tren internasional dan sudah dilakukan beberapa negara.

“Melalui VDP, wajib pajak punya kesempatan untuk mengungkapkan harta dan penghasilannya secara sukarela. Tapi tetap berada dalam koridor ketentuan umum kepatuhan dan penegakan hukum di bidang pajak,” ujarnya. (Kontan)

  • Daftar WP yang Pindah ke KPP Madya

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengubah daftar wajib pajak yang dipindahkan ke KPP Madya. Wajib pajak yang dipindahkan sebelumnya terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pada KPP Pratama atau KPP Madya yang lain.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Perubahan daftar itu dimuat dalam KEP-176/PJ/2021. Beleid ini merupakan perubahan dari KEP-116/PJ/2021. Beleid itu juga mengubah saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi wajib pajak tertentu. Awalnya, otoritas menetapkan sejak 3 Mei. Simak ‘Keputusan Baru Dirjen Pajak, Jadwal Reorganisasi DJP Mundur’.

“Saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi wajib pajak tertentu … ditetapkan sejak tanggal 24 Mei 2021,” demikian bunyi penggalan Diktum Keenam. Simak ‘Keputusan Baru Dirjen Pajak, Daftar WP yang Pindah ke KPP Madya Diubah’. (DDTCNews)

  • Siap Beroperasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan peresmian hasil reorganisasi instansi vertikal – termasuk pembentukan 18 KPP Madya baru – sudah dipersiapkan. Rencananya, pada Senin (24/5/2021) unit vertikal baru DJP akan mulai aktif beroperasi.

Baca Juga:
Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Insyaallah rencana tanggal 24 Mei ini akan SMO [saat mulai operasi] atau diresmikan,” katanya. (DDTCNews)

  • Insentif Pajak

Kemenko Perekonomian mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Mei 2021 baru mencapai Rp172,35 triliun atau 24,6% dari pagu.

Dari total realisasi anggaran PEN tersebut, senilai Rp26,83 triliun di antaranya adalah insentif pajak seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan beberapa kebijakan baru seperti PPnBM mobil baru ditanggung pemerintah (DTP) dan PPN DTP atas rumah.

Baca Juga:
Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

"Insentif usaha sebesar 47% dari pagu sebesar Rp56,72 triliun," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (DDTCNews/Kontan)

  • Penjualan Mobil

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut angka penjualan mobil pada April 2021 mencatatkan pertumbuhan hingga 227% secara tahunan.

Airlangga mengatakan pertumbuhan tersebut disebabkan pemberian insentif insentif PPnBM DTP. Angka kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan pada Maret yang hanya sebesar 28,25%.

"Di April ada kenaikan lebih besar, sekitar 227% year on year. Tentu kami melihat [dampak] fasilitas yang sudah diberikan. Ini tentu akan dilanjutkan sesuai dengan skenario yang sudah diumumkan," katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

20 Mei 2021 | 10:29 WIB

Rencara RUU KUP diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun Wajib Pajak, sehingga pelaksaan peraturan perpajakan pun dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Selain Belanja Online, CN Dipakai untuk Barang Jamaah Haji dan Hadiah

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan PMK 136/2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lewat Pengesahan RUU BUMN, BPI Danantara Resmi Dibentuk

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah