Berakhir Bulan Ini! WP Diimbau Segera Manfaatkan Pemutihan Pajak

TANJUNGPINANG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan wajib pajak agar segera memanfaatkan program pemutihan untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri menyatakan program pemutihan pajak akan berakhir bulan ini. Wajib pajak pun perlu bergegas agar tidak terlewat menikmati penghapusan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor.

"Diskon pajak kendaraan bermotor hingga 30% akan segera berakhir, Guys," bunyi keterangan foto yang diunggah akun @bapendakepri, dikutip Sabtu (19/11/2022).

Penyelenggaraan program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022. Beleid itu mengatur program pemutihan pajak akan dilaksanakan dalam 2 tahap.

Program pemutihan tahap pertama sudah terlaksana pada 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022, sedangkan kini digelar pemutihan tahap kedua sejak 20 September hingga 30 November 2022.

Tidak hanya mendapat penghapusan denda, peserta program pemutihan juga diberikan keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 30%. Selain itu, pemprov juga memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB II).

Program pemutihan dapat dinikmati semua wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak pun dapat memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi tempat pelayanan Samsat terdekat dengan membawa STNK/BPKB dengan data identitas yang sesuai pada KTP.

"Yuk segera manfaatkan kesempatan ini, karena orang bijak taat pajak," bunyi keterangan foto @bapendakepri.

Pemprov Kepri mengadakan program pemutihan untuk meringankan beban ekonomi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Program pemutihan ini juga sejalan dengan rencana pemerintah mengimplementasikan Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mulai tahun depan.

Berdasarkan pasal tersebut, kendaraan yang tidak diregistrasi ulang selama sekurang-kurangnya 2 tahun dapat dilakukan penghapusan data registrasi. Kendaraan yang data registrasinya telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang sehingga akan berstatus bodong dan bisa disita kepolisian. (sap)