KANADA

Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juni 2019 | 11:10 WIB
Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi

Ilustrasi. (foto: Phys.org)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Kanada mengumumkan pengenaan pajak karbon di Alberta. Padahal, pemerintah provinsi telah mencabut pengenaan pajak tersebut sekitar seminggu sebelumnya.

Menteri Lingkungan Kanada Catherine McKenna mengaku telah memberitahu Pemerintah Provinsi Alberta tentang mulai dikenakannya harga karbon di provinsi mulai 1 Januari 2020. Pengumuman di Ottawa ini diberikan sekitar seminggu setelah disahkannya Undang-Undang Pencabutan Pajak Karbon.

“Sebagai hasil dari keputusan Alberta untuk menjadikan daerahnya bebas untuk mencemari lingkungan, kami akan memiliki harga polusi [pajak karbon] federal. Sangat disayangkan karena Alberta sebelumnya memiliki rencana pemberian harga pada polusi,” jelasnya, seperti dikutip pada Jumat (14/6/2019).

Baca Juga:
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

Kanada, lanjut dia, sangat membutuhkan Alberta untuk ambil bagian dalam kerangka kerja terkait perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Alberta merupakan provinsi dengan emisi tertinggi di negara tersebut. Provinsi ini menjadi penghasil minyak mentah utama di Kanada.

Di bawah ketentuan kerangka kerja – kesepakatan yang disetujui oleh sebagian besar provinsi dan pemerintah federal pada Desember 2016 – setiap provinsi harus mengembangkan kebijakan untuk menetapkan harga karbon melalui pajak karbon atau sistem cap-and-trade.

Sebagai bagian dari rencana, Ottawa akan mengenakan pajak pada provinsi yang menolak untuk mengembangkan rencana mereka sendiri. Pajak itu dipatok senilai US$ 20 untuk setiap ton emisi gas rumah kaca mulai 2019. Angka itu naik US$10 tiap tahunnya dan menjadi US$50 per ton pada 2022.

Baca Juga:
OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

McKenna menjelaskan secara hukum, 100% dari pendapatan yang dikumpulkan secara federal akan dikembalikan ke Alberta. Dari pendapatan tersebut, sekitar 90% dikembalikan ke keluarga dan 10% sisanya diarahkan untuk mendanai sekolah, rumah sakit, kota, dan inisiatif energi hijau.

Karena pendapatan itu dikembalikan ke keluarga, sebuah keluarga yang beranggotakan empat orang di Alberta akan bisa mengklaim potongan harga US$888 ketika mereka melaporkan pajak penghasilan (PPh) mereka tahun depan. Provinsi yang memiliki harga polusi telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

“Penetapan harga polusi adalah cara paling efisien untuk mengurangi emisi,” tegas McKenna, seperti dilansir CBC News.

Baca Juga:
Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

Menteri Lingkungan Alberta Jason Nixon, mengatakan dengan hilangnya pajak karbon di level provinsi dan berlakunya pajak baru pada tahun baru, masyarakat akan menikmati beberapa harga gas terendah di negara itu untuk saat ini.

“Syukurlah, Kepala Wilayah Kenney menepati janjinya untuk membunuh pajak karbon. Kami telah menghapus pajak itu dari sistem kami dan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, sampai Januari pertama, kami tidak akan memiliki beban pajak karbon pada ekonomi kami,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 November 2024 | 16:00 WIB PAJAK KARBON

OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

Minggu, 24 November 2024 | 15:00 WIB KANADA

Jelang Natal, Negara Ini Bakal Bebaskan PPN selama 2 Bulan

Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?