Baru Terbit! OECD Perbarui Panduan Transfer Pricing

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis edisi terbaru pedoman transfer pricing untuk korporasi multinasional dan administrasi pajak.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations edisi 2022 resmi dipublikasikan pada hari ini, Kamis (20/1/2022). Publikasi ini memberikan panduan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP).

“Dalam perekonomian saat ini, perusahaan multinasional memainkan peran yang makin penting. Transfer pricing menjadi agenda utama otoritas dan wajib pajak,” tulis OECD dalam keterangan resminya.

Peran besar korporasi multinasional dalam perekonomian menimbulkan tantangan, baik bagi korporasi multinasional maupun bagi otoritas pajak.

Korporasi multinasional harus mematuhi ketentuan pajak yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini membuat korporasi multinasional harus menanggung beban kepatuhan yang lebih tinggi ketimbang perusahaan domestik.

Di sisi lain, otoritas pajak juga menghadapi tantangan dari sisi kebijakan dan administrasi. Dari sisi kebijakan, yurisdiksi-yurisdiksi perlu bekerja sama untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda atas objek yang sama.

Dalam hal teknis, otoritas pajak dihadapkan tantangan dalam hal perolehan data dan informasi mengenai aktivitas bisnis korporasi multinasional di luar yurisdiksi.

Pemerintah, lanjut OECD, perlu memastikan laba kena pajak dari perusahaan multinasional tidak dialihkan secara artifisial dari yurisdiksi mereka.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan basis pajak yang dilaporkan perusahaan multinasional di negara mereka sudah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalamnya. Selain itu, wajib pajak juga memerlukan panduan yang jelas tentang penerapan yang tepat dari ALP.

Guidelines edisi terbaru ini mengonsolidasikan ke dalam satu publikasi perubahan pada OECD Transfer Pricing Guidelines edisi 2017 yang dihasilkan dari beberapa kesepakatan dengan persetujuan OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. (kaw)