Safe Harbour bagi Entitas Konstituen Nonmaterial, Pajak Tambahan ‘Nol’

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136/2024 turut mengadopsi simplified calculations safe harbour khusus atas entitas konstituen yang tidak material atau nonmaterial constituent entity (NMCE).

Dengan ketentuan safe harbour ini, pajak tambahan bisa ditetapkan senilai 0 bila kriteria dalam Pasal 63 PMK 136/2024 terpenuhi.

"Ketentuan simplified calculations safe harbour dapat diterapkan atas NMCE," bunyi Pasal 63 ayat (1) PMK 136/2024, dikutip Selasa (11/2/2025).

Pada Pasal 63 ayat (3) PMK 136/2024 NMCE didefinisikan sebagai entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional termasuk BUT yang dimilikinya yang tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi grup perusahaan multinasional dengan basis per akun berdasarkan ukuran atau materialitas.

Merujuk pada Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two) yang dirilis oleh OECD, definisi dari NMCE mencakup seluruh anak perusahaan dan BUT yang dikeluarkan dari cakupan laporan keuangan konsolidasi grup perusahaan multinasional.

Definisi dari NMCE dalam ketentuan pajak minimum global atau global anti-base erosion (GloBE) rules didasarkan pada praktik umum grup perusahaan multinasional dalam mengeluarkan anak usaha yang nonmaterial dari pelaporan keuangan konsolidasi sepanjang dapat dipastikan bahwa praktik tersebut tidak akan memengaruhi penilaian stakeholder atas laporan keuangan konsolidasi.

Dengan simplified calculation safe harbour, penghitungan laba/rugi GloBE, penghasilan GloBE, dan pajak tercakup yang disesuaikan dari suatu NMCE dilakukan menggunakan simplified income calculation, simplified revenue calculation, dan simplified tax calculation.

Simplified income calculation dan simplified revenue calculation diterapkan untuk NMCE dalam hal penghasilan GloBE dan laba GloBE dari NMCE didasarkan pada ketentuan CnCR dari yurisdiksi entitas induk utama.

Adapun simplified tax calculation diterapkan bagi NMCE dalam hal pajak tercakup yang disesuaikan dari NMCE dimaksud didasarkan pada PPh yang dibebankan berdasarkan CbCR dari yurisdiksi entitas induk utama.

Dalam hal CbCR tidak dilaporkan di yurisdiksi entitas induk utama maka penghasilan GloBE, laba GloBE, dan pajak tercakup yang disesuaikan dari NMCE ditentukan berdasarkan ketentuan CbCR dari yurisdiksi entitas induk pengganti.

"Entitas induk pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan entitas yang ditunjuk grup perusahaan multinasional untuk melaporkan CbCR menggantikan entitas induk utama," bunyi Pasal 63 ayat (8) PMK 136/2024.

Jika suatu yurisdiksi tidak memiliki ketentuan domestik mengenai CbCR maka penghasilan GloBE, laba GloBE, dan pajak tercakup yang disesuaikan dari NMCE ditentukan berdasarkan pedoman implementasi CbCR. (sap)