KEBIJAKAN EKONOMI

Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Permintaan Jokowi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 November 2019 | 15:30 WIB
Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Permintaan Jokowi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan) menghadiri Indonesia Mining Association Award 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Palace, SCBD, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya jika para pengusaha tambang mampu memproses barang tambangnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, maka defisit transaksi berjalan akan selesai hanya dalam tempo 3 tahun.

Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi produk pertambangan itu memiliki multiplier effect yang besar, terutama dalam mengatasi defisit neraca berjalan (current account deficit) dan defisit perdagangan, yang sudah berpuluh tahun tidak bisa diselesaikan.

“Kemarin saya hitung-hitungan, kalau semuanya merujuk pada hilirisasi, saya yakin tidak ada 3 tahun, problem defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, bisa diselesaikan,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam Indonesia Mining Association Award 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengakui ekspor dari dunia pertambangan memberikan kontribusi yang besar pada neraca perdagangan. Namun, ekspor itu juga memberikan ketergantungan yang begitu sangat besar bagi Indonesia. Apabila ekspor itu jatuh, dampaknya ke perekonomian juga besar.

Oleh sebab itu, Presiden mengajak pentingnya hilirisasi, memulai memproses barang tambang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga negara memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect, termasuk penciptaan lapangan kerja yang itu dibutuhkan oleh masyarakat.

Presiden meyakini banyak sekali yang bisa dilakukan dalam hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah. Ia mencontohkan batu bara, sekarang dengan teknologi bisa menjadi DME (dimethyl ether), lalu LPG (liquified petroleum gas) bisa menjadi petrochemical, metanol dan lain-lain.

Baca Juga:
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Janji Tingkatkan Pendapatan Negara dari SDA

“Kalau ini muncul, ngapain kita impor LPG, ngapain kita impor petrokimia yang sangat besar. Langsung hilang itu yang namanya current account deficit. Saya jamin hilang, enggak akan lebih dari 3 tahun, kalau tambah satu komoditas, katakanlah batu bara, rampung kita,” tegas Presiden.

Apabila masalah defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diselesaikan, menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak akan ketakutan dengan risiko stabilitas nilai tukar, apakah rupiah terhadap dolar AS atau dengan mata uang lain, rupiah akan tetap aman.

Dalam kesempatan itu, seperti dilansir laman resmi setkab.go.id, Presiden Jokowi juga mengingatkan Undang-Undang Minerba juga mengamanatkan ke sana sampai 2017, tetapi ada relaksasi menjadi tahun 2022. Kepala Negara mengajak semuanya untuk bersiap diri menuju ke sana.

Baca Juga:
Kerap Digugat Banyak Negara, Jokowi Tegaskan Pentingnya Hilirisasi SDA

Menurut Presiden, dirinya sudah memaksa BUMN untuk masuk ke arah hilirisasi tersebut dan sudah dimulai di Kalimantan Barat. Untuk yang swasta, Presiden mengajak yang memiliki tambang untuk ikut membangun industrinya.

Copper juga sama, turunannya bisa 15 kali dan asam sulfatnya bisa dipakai untuk selain dari sisi turunan nikel, juga bisa dipakai campuran untuk lithium baterai, sehingga mendukung desain strategi besar ke depan yang kita ingin membangun mobil listrik,” kata Presiden. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan