PAJAK EKONOMI DIGITAL

Asosiasi Minta Pemerintah Lakukan Uji Publik Aturan Pajak E-Commerce

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Januari 2018 | 17:41 WIB
Asosiasi Minta Pemerintah Lakukan Uji Publik Aturan Pajak E-Commerce

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) ingin Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal melakukan uji publik terlebih dulu sebelum memberlakukan skema pemajakan pengusaha yang bergerak di sektor e-commerce.

Ketua Umum idEA Aulia E. Marinto mengatakan uji publik rancangan kebijakan pemajakan e-commerce harus dilakukan sebelum disahkan, sehingga asas formal dan material dalam pembentukan kebijakan itu bisa terwujud secara optimal.

“Pelaksanaan uji publik perlu dilakukan guna melihat aturan itu apakah memberatkan industri perdagangan online atau tidak. Jadi, partisipasi publik sangat penting untuk diterapkan agar bisa memastikan adanya penghambatan pada laju pertumbuhan e-commerce atau tidak,” ujarnya di EV Hive D.Lab Jakarta, Selasa (30/1).

Baca Juga:
WP Pemilik Usaha Meninggal Dunia, Siapa yang Ajukan Sertel di Coretax?

Marinto pun mengeluhkan belum menerima naskah atau draf rancangan aturan tersebut. Sejauh ini dia baru menerima sosialisasi berupa konsep pemajakan e-commerce.

Lebih jauh Marinto mengakui kebijakan itu juga harus berlaku baik kepada pelaku e-commerce di sektor marketplace, maupun pengusaha yang bergerak di media sosial. Menurutnya kebijakan itu akan percuma jika tidak berlaku pada pengusaha di media sosial dan ke depannya akan semakin banyak platform yang sulit dijangkau oleh pemerintah untuk dipajaki.

“Kebijakan itu secara mutlak dijalankan agar terjadi keseimbangan di berbagai platform. Kami ingin kebijakan e-commerce yang akan dibuat agar dijadikan ekosistem penunjang ekonomi nasional,” paparnya.

Baca Juga:
WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Di samping itu, Ketua Bidang Pajak Cybersecurity Infrastruktur idEA Bima Laga menilai rencana kebijakan itu berpotensi membuat pengusaha beralih dari marketplace ke media sosial yang hingga saat ini tidak dipungut pajak.

Bima khawatir penerimaan pajak justru bisa semakin melemah jika perpindahan pengusaha dari marketplace ke media sosial terjadi pada masa mendatang. “Kebijakan itu katanya akan terbit pada 31 Januari atau 1 Februari 2018, maka kami sepakat agar pemerintah melakukan uji publik terlebih dulu,” pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Pemilik Usaha Meninggal Dunia, Siapa yang Ajukan Sertel di Coretax?

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan