PENANGANAN COVID-19

Ada Usul Pegawai DJP dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Dian Kurniati | Sabtu, 13 Februari 2021 | 07:01 WIB
Ada Usul Pegawai DJP dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Youtube TV Parlemen)

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam (Fraksi PKS) mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pegawai Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19.

Ecky mengatakan pegawai DJP dan DJBC termasuk kelompok yang berisiko tertular Covid-19 karena sering bertemu langsung dengan masyarakat. Apalagi, penerimaan negara juga sangat tergantung pada kinerja pegawai di kedua institusi tersebut.

"Mereka kan berjuang untuk mencari penerimaan negara, [sehingga] mereka juga menjadi prioritas mendapat vaksin," kata alumnus STAN ini dalam rapat kerja bersama Sri Mulyani, Senin (8/2/2021).

Baca Juga:
Pensiunan Pegawai DJP (P-5) Revisi AD/ART, Ini Poin-Poin Pentingnya

Ecky mengatakan usulannya itu juga merupakan aspirasi dari pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III di Bogor. Dia menilai Sri Mulyani memiliki kapasitas untuk memperjuangkan vaksinasi bagi pegawai DJP dan DJBC itu kepada Kementerian Kesehatan.

Ia meyakini pemberian vaksin ke pegawai DJP dan DJBC akan mencegah mereka tertular Covid-19 sehingga lebih efektif bekerja. Pada akhirnya, upaya pengumpulan perpajakan juga bisa lebih optimal. "Tidak mungkin ada belanja pemerintah kalau tidak ada penerimaan negaranya," ujarnya.

Jumat pekan lalu, beberapa anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Pensiunan Pegawai Ditjen Pajak Peringati HUT ke-40 P-5

Mereka mengunjungi Kanwil DJP Jawa Barat III di Bogor dan menerima laporan penerimaan pajak turun karena melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengenai vaksinasi, pemerintah saat ini masih berupaya melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 1,3 juta tenaga medis. Setelahnya, prioritas vaksinasi bergeser kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Vaksinasi tahap kedua diperkirakan dimulai akhir Februari atau awal Maret 2020. Pemerintah juga telah mendatangkan 19,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac Life Science Co. Ltd asal China, baik dalam bentuk jadi maupun bulk atau bahan baku. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Februari 2021 | 08:29 WIB

suatu langkah yang baik, karena masa pelaporan SPT pun sudah dekat jadi dengan pemberian vaksin dapat menciptakan pelayanan maksimal dari otoritas pajak untuk WP sehingga memaksimalkan penerimaan pajak

13 Februari 2021 | 22:25 WIB

Siapapun yan diberikan vaksin duluan semoga tepat sasaran kepada yang benar benar membutuhkan.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:37 WIB DITJEN PAJAK

Pensiunan Pegawai DJP (P-5) Revisi AD/ART, Ini Poin-Poin Pentingnya

Sabtu, 18 Januari 2025 | 12:25 WIB DITJEN PAJAK

Pensiunan Pegawai Ditjen Pajak Peringati HUT ke-40 P-5

Rabu, 30 Oktober 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA SUBULUSSALAM

Hindari Judi Online, Pegawai Pajak Tandatangani Pakta Integritas

Senin, 16 September 2024 | 13:00 WIB KONSULTAN PAJAK

Pensiunan Pegawai DJP Bisa Jadi Konsultan Pajak? Ini Sederet Syaratnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi