PENULISAN OPINI PERPAJAKAN

Ada Honornya, Berikut Ketentuan Menulis Opini Perpajakan di DDTCNews

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 Februari 2022 | 11:05 WIB
Ada Honornya, Berikut Ketentuan Menulis Opini Perpajakan di DDTCNews

Ilustrasi. Kumpulan buku yang tersedia di DDTC Library

DDTCNews mengundang Anda untuk menulis dan mengirimkan artikel opini. Ya, siapapun Anda, baik konsultan pajak, profesional pajak di perusahaan, akuntan, ekonom, peneliti, dosen, mahasiswa, aparatur sipil negara, politisi, maupun pemerhati pajak.

Tema artikel opini yang ditulis adalah perpajakan ditinjau dari segi apapun. Namun, harus ada ide/gagasan/pendapat dalam artikel tersebut, bukan sekadar paparan. Gagasan yang segar, baru, kritis, dan analitis yang disertai dengan referensi kuat menjadi nilai tambah utama artikel tersebut.

Artikel Anda bisa mengulas banyak hal. Pendapat dalam artikel tersebut tidak harus sama dengan pendapat redaksi (tajuk). Artikel diketik rapi dengan panjang ±5.000 karakter (tidak lebih dari 2 halaman A4 dengan margin atas, bawah, kiri, dan kanan sebesar 2,54 cm; font Calibri 11). Soft-copy-nya dikirim dalam format word spasi 1,5 ke surat elektronik [email protected].

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Saat mengirimkan artikel opini tersebut, Anda juga perlu menyertakan file foto wajah 3X4, scan kartu tanda penduduk/kartu identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, serta nomor telepon/handphone.

DDTCNews menyediakan honor senilai Rp750.000 (pajak ditanggung penulis) untuk tiap artikel yang terpilih untuk ditayangkan setiap minggunya. Artikel yang sudah disampaikan tidak boleh dikirimkan atau ditayangkan di media massa atau platform lain tanpa notifikasi pencabutan artikel terlebih dahulu.

Anda perlu menunggu hingga 3 minggu sejak tanggal penyampaian artikel ke surat elektronik [email protected]. Jika dalam 3 minggu tidak ada respons dari DDTCNews, artikel dipastikan tidak dapat ditayangkan dan Anda berhak menayangkan di media massa atau platform lain.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi perpajakan, DDTCNews juga akan mempertimbangkan penayangan artikel yang seharusnya tidak lulus penilaian. Dengan kesempatan ini, DDTCNews tidak memberikan honor. Tim akan menghubungi penulis secara langsung.

Redaksi DDTCNews berhak menyunting artikel opini tanpa mengubah konteks dan maksud penulis. Seluruh artikel yang ditayangkan menjadi milik DDTCNews dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang dimiliki DDTCNews dan/atau pihak ketiga penyedia isi di situs ini.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera tulis dan kirim artikel opini Anda! Ketentuan menulis artikel opini ini berlaku sejak Februari 2022.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra