PROVINSI JAWA BARAT

24% Wajib Pajak Kendaraan di Bogor Masih Menunggak PKB

Muhamad Wildan | Sabtu, 03 Oktober 2020 | 13:01 WIB
24% Wajib Pajak Kendaraan di Bogor Masih Menunggak PKB

Ilustrasi. (Foto: DDTCNews)

BOGOR, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengungkapkan jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Bogor pada 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Bogor Bapenda Jawa Barat Ekawati hingga September masih terdapat 23,8% dari sekitar 500.000 wajib pajak PKB di Bogor yang masih belum menunaikan kewajiban PKB-nya.

"Terjadi penurunan penunggak pajak, kalau tahun kemarin ada 28% hingga 30% wajib pajak yang kendaraannya berstatus kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU)," ujarnya di Bogor, Rabu (28/9/2020).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Meski menurun, masih tingginya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak dipengaruhi oleh masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk segera membayar utang pajaknya masing-masing.

Ekawati menilai banyak wajib pajak yang berharap adanya pemutihan atas tunggakan PKB-nya. "Jangan sampai berpikiran nanti ada pemutihan. Seharusnya kita tetap sadar bahwa kontribusi pajak kita juga untuk pembangunan Jawa Barat dan Bogor khususnya," ujar Ekawati.

Kontribusi PKB yang sangat besar memiliki peranan penting untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat dan Kota Bogor, terutama pada situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Dengan adanya Program Triple Untung di Jawa Barat, Ekawati masih optimistis pembayaran PKB di Jawa Barat dan khususnya di Kota Bogor akan terus bertambah.

Program Triple Untung yang menjanjikan pembebasan denda PKB serta pembebasan tarif progresif atas PKB terutang tidak dimungkiri banyak dimanfaatkan wajib pajak untuk melunasi utang PKB yang tahun lalu belum dibayarkan.

Samsat di Kota Bogor juga telah berupaya untuk melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak melalui pelayanan Samsat di beberapa titik strategis di Kota Bogor.

"Tidak mesti datang langsung ke kantor Samsat induk. Kami ada titik pelayanan, baik Samsat keliling atau layanan di mal. Pembayaran juga bisa lewat transfer atau minimarket," ujar Ekawati seperti dilansir dari radarbogor.id. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

03 Oktober 2020 | 22:42 WIB

Penurunan dari adanya penunggak pajak merupakan kabar baik. Walau terdapat penurunan, masih ada wajib pajak yang masih menunggak. Itu artinya, pemda jawa barat perlu terus berupaya. Walau sudah ada titik lokasi pelayanan pajak, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak adalah yang utama yang harus diupayakan. Semoga kedepannya terus membaik.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?