UU HPP

Ini Daftar Jasa Pelayanan Sosial yang Dapat Pembebasan PPN

Dian Kurniati | Senin, 11 Oktober 2021 | 14:00 WIB
Ini Daftar Jasa Pelayanan Sosial yang Dapat Pembebasan PPN

Dua lansia sebatang kara terharu saat pemberian bantuan sembako di rumahnya Desa Kalisoka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (22/9/2021). Bantuan diberikan oleh relawan "Panti Jompo Keliling" untuk membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dan mendorong semangat hidup sehingga tercapainya lansia sejahtera. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR sepakat memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut dan/atau pembebasan kepada barang dan jasa strategis, termasuk jasa pelayanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang pekan lalu disahkan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jasa pelayanan sosial termasuk jasa strategis yang dibutuhkan masyarakat masyarakat. Kelompok jasa tersebut kemudian diberikan fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan PPN setelah dikeluarkan dari barang dan jasa yang mendapat pengecualian PPN.

"Insentif yang dalam bentuk pembebasan diarahkan atau ditujukan untuk keberpihakan kepada masyarakat kepada jenis barang dan jasa tertentu," katanya, dikutip Senin (11/10/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Suryo mengatakan perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN akan lebih mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Pengurangan pengecualian itu misalnya dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial.

Pada UU PPN, jasa pelayanan sosial masuk dalam kelompok jasa yang dikecualikan dari PPN. Namun dengan UU HPP, kelompok itu dikeluarkan dari pengecualian PPN tetapi memperoleh fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan.

Menurut Suryo, pengecualian pengenaan PPN tetap diatur dalam Pasal 4A UU HPP, yakni hanya pada makanan dan minuman yang dikenakan pajak daerah serta terkait uang dan setara uang seperti surat berharga. Sementara pemberian fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan PPN terhadap barang dan jasa strategis, diatur dalam Pasal 16B.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dalam penjelasan UU HPP, terdapat perincian jasa pelayanan sosial yang memperoleh pembebasan PPN. Fasilitas itu hanya diberikan pada jasa pelayanan sosial yang tidak mencari keuntungan.

Jasa tersebut meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa lembaga rehabilitasi; jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium; dan jasa di bidang olahraga. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

11 Oktober 2021 | 18:08 WIB

Pembebasan PPN terhadap barang dan jasa strategis dapat membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN