Yusuf Ateh Kini Pimpin BPKP

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo melantik Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Presiden melantik Yusuf Ateh di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (5/2/2020) bersamaan dengan pelantikan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ateh ditetapkan sebagai Kepala BPKP berdasarkan Keppres No.29/TPA/2020 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga BPKP pada 30 Januari 2020. Sementara itu, Yudian ditetapkan sebagai Kepala BPIP melalui Keppres Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala BPIP pada 23 Januari 2020.

Sebelum pembacaan kedua keppres tersebut, prosesi pelantikan diawali dengan Lagu Indonesia Raya, pembacaan sumpah, kemudian penandatanganan berita acara, dan pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden diikuti undangan yang lain.

Turut hadir dalam pelantikan ini antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Dewayanti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ateh dilahirkan di Jakarta, pada 9 Agustus 1964. Ia lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1986), berlanjut ke Diploma IV STAN, dan menyelesaikan Master Business Administration di University of Adelaide, Australia (2001). Pada 2016, Ate mengambil S3 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia.

Ia berkarir cukup lama di Kementerian PAN-RB. Pada 2009, ia menjabat Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur. Setelah itu ia menjadi Inspektur, dan terakhir Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Ateh tercatat sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas di Perum Peruri, perusahaan pencetak uang milik negara. Pada September 2019, Ateh juga turut dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi tidak terpilih. (Bsi)