Wah, Whistleblowers Dapat Imbalan Uang dari Otoritas Pajak

LONDON, DDTCNews – Otoritas pajak inggris (HMRC) telah mengeluarkan biaya sebanyak 343.500 pound sterling (Rp6,39 miliar) pada 2017—2018 untuk para pemberi informasi (whistleblowers). Informasi tersebut terkait adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kepala National Audit Office (NAO) Sir Amyas Morse menjelaskan pembayaran tersebut dialokasikan dari anggaran pengeluaran operasional Layanan Risiko dan Intelijen HMRC, sebuah unit otoritas pajak yang membidangi kepatuhan pelanggan dan investigasi kriminal.

“HMRC diberi kewenangan oleh hukum untuk memberi imbalan finansial kepada para pemberi informasi yang membantu otoritas memerangi praktik penipuan maupun penggelapan pajak,” paparnya seperti dikutip pada Jumat (3/5/2019).

Pembayaran itu tidak dilaporkan dalam akun tahunan HMRC karena jumlah yang diberikan tidak dianggap sebagai metrik kinerja utama. Namun, menurutnya HMRC akan secara rutin mengungkapkan pembayaran atas permintaan parlemen dalam hal kebebasan informasi dan korespondensi.

Juru bicara HMRC menyatakan mayoritas wajib pajak pemberi informasi kepada otoritas kerap tidak berharap adanya pemberian imbalan finansial sedikitpun. Namun, HMRC berhak memberi imbalan atas informasi yang cukup berharga.

“Akan ada kesempatan bagi HMRC untuk memberi imbalan kepada individu atas informasi yang diberikan. Pemberian imbalan adalah kebijakan HMRC,” demikian pernyataan HMRC terkait pemberian imbalan kepada whistleblowers.

Dalam mengatasi berbagai persoalan ini, HMRC memprioritaskan wajib pajak yang mencoba menipu sistem melalui dengan menghindari pajak dan mengklaim manfaat. Otoritas berkomitmen untuk memastikan sistem pajak yang lebih adil dan efisien pada tahun-tahun mendatang.

“Adalah prioritas utama bagi kami dan kami berkomitmen untuk memastikan sistem pajak beroperasi secara adil dan efisien,” imbuh HMRC.

Hingga saat ini, pemberian imbalan 5.000 pound sterling disahkan oleh pejabat senior, hingga 10.000 pound sterling disahkan oleh pegawai negeri sipil Kelas 7. Wakil direktur dan direktur harus menandatangani pemberian imbalan masing-masing 100.000 pound sterling dan 250.000 pound sterling.

Sementara itu, pembayaran secara finansial melebihi 250.000 pound sterling harus disetujui di tingkat direktur umum. Pembayaran diperbolehkan berdasarkan Bagian 26 dalam Commissioners for Revenue and Customs Act 2005.