AMERIKA SERIKAT

Wah, Legalisasi Mariyuana Hasilkan Penerimaan Hingga Rp14,2 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Juni 2019 | 14:07 WIB
Wah, Legalisasi Mariyuana Hasilkan Penerimaan Hingga Rp14,2 Triliun

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Legalisasi mariyuana di Colorado telah menghasilkan penerimaan negara lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp14,2 triliun).

Berdasarkan data Departemen Pendapatan Negara angka pajak penjualan yang dikumpulkan dari apotek mariyuana, biaya lisensi bisnis, serta cukai telah menghasilkan lebih dari US$1,01 miliar. Penerimaan ini terkumpul dari Januari 2014 hingga Mei 2019.

“Apotek menjual sekitar US$6,7 miliar produk mariyuana selama periode tersebut,” demikian pernyataan Departemen Pendapatan Negara, seperti dikutip pada Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:
Retaliasi China, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk Tambahan

Industri mariyuana di Colorado tercatat telah tumbuh dengan tren kenaikan volume penjualan sejak ada legalisasi pada 2014 hingga 2019. Salah satu negara bagian Amerika Serikat ini sudah memiliki 2.917 binis mariyuana berlisensi dan 41.076 individu yang berlisensi untuk bekerja di industri.

Dalam sebuah pernyataan, Gubernur Jared Polis ingin memastikan bahwa pertumbuhan terus berlanjut karena saat ini sudah banyak negara yang melegalkan mariyuana untuk tujuan medis dan rekreasi. Dari laporan yang ada, industri mariyuana tengah berkembang.

“Tetapi kami tidak bisa berpuas diri. Kami dapat dan harus melakukan yang lebih baik dalam menghadapi meningkatnya kompetisi nasional. Kami ingin Colorado menjadi negara terbaik untuk investasi, inovasi, dan pengembangan untuk sektor ekonomi yang sedang tumbuh ini,” jelas Polis.

Baca Juga:
AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Menurutnya, industri mariyuana membantu mengerek pertumbuhan ekomomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara. Pendapatan itu akan digunakan untuk mencegah konsumsi kaum muda, melindungi kesehatan, dan menanamkan modal dalam pembangunan sekolah umum.

Dia menandatangani rencana regulasi yang memungkinkan perusahaan publik dan swasta berinvestasi di industri mariyuana. Colorado pada awal bulan ini. Rencana regulasi ini juga akan melegalkan pengiriman mariyuana dan konsumsi sosial di bisnis berlisensi.

“Semua langkah itu dilakukan demi mempertahankan Colorado sebagai tempat kewirausahaan mariyuana,” kata Polis.

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Penjualan mariyuana medis dan eceran sama-sama dikenakan pajak standar, yakni 2,9%. Penjualan ritel terkena pajak tambahan 15% untuk pajak pusat. Selain itu, ada pengenaan pajak lokal yang dapat menambah beban sekitar 5% hingga 12%.

Seperti dilansir westword, pendapatan pajak mariyuana digunakan untuk mendanai perumahan yang terjangkau, upaya pencegahan bagi remaja, perawatan kesehatan, penegakan hukum serta program pendidikan dan rekreasi remaja. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun