Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) berencana untuk mengenakan bea masuk sebesar maksimal 100% atas impor semikonduktor atau chip yang tidak diproduksi di AS.

Bea masuk dengan tarif hingga 100% dimaksud tidak hanya dikenakan atas semikonduktor yang diproduksi di China, melainkan juga atas semikonduktor yang diproduksi di negara-negara lain.

"Dalam waktu dekat, kami akan mengenakan bea masuk atas semikonduktor asing guna mengembalikan produksi barang penting tersebut ke AS," ujar Presiden AS Donald Trump, dikutip Rabu (29/1/2025).

Menurut Trump, banyak perusahaan multinasional bidang teknologi yang memilih untuk meninggalkan AS dan menempatkan produksi semikonduktor di luar negeri, terutama di Taiwan.

"Mereka meninggalkan kita dan mereka pergi ke Taiwan. Saat sekitar 98% bisnis semikonduktor ada di Taiwan. Kami ingin mereka kembali," ujar Trump.

Agar terhindar dari pengenaan bea masuk, Trump meminta perusahaan-perusahaan dimaksud untuk memproduksi semikonduktornya di AS. "Agar Anda terhindar dari bea masuk, Anda harus membangun pabrik di AS," ujar Trump.

Trump pun mengatakan bea masuk sejenis juga akan dikenakan atas produk-produk farmasi dan baja produksi luar negeri yang diimpor ke AS.

Sebagai informasi, Trump memutuskan untuk tidak langsung memberlakukan beragam bea masuk yang dijanjikannya sejak hari pertama pemerintahan.

Pada hari pelantikannya, Trump langsung meminta Kementerian Perdagangan untuk memetakan penyebab tingginya defisit neraca dagang AS serta menyiapkan kebijakan yang dibutuhkan untuk menekan defisit dimaksud. Kebijakan bisa berupa bea masuk atau kebijakan lainnya.

Kementerian Keuangan juga diminta untuk menyiapkan desain pendirian External Revenue Service (ERS) yang nantinya bertugas untuk memungut bea masuk dan pendapatan-pendapatan lain yang bersumber dari luar AS.

United States Trade Representative (USTR) diminta untuk mengevaluasi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade practices) yang dilakukan oleh negara lain dan merekomendasikan tindakan yang tepat untuk merespons praktik dimaksud. (sap)