Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
WASHINGTON DC, DDTCNews —US House of Representatives (DPR Amerika Serikat) memilih resolusi yang mengecam pajak karbon (carbon tax), setelah muncul desakan dari Grand Oil Party (GOP) menjabarkan kekurangan-kekurangan pajak atas emisi karbon dioksida itu.
Kelompok tersebut menyimpulkan pengenaan pajak karbon akan menaikkan harga energi, yang secara khusus akan memengaruhi taraf hidup masyarakat AS, yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk energi.
American Petroleum Institute yang merupakan grup lobi yang utama dalam industri minyak, secara terbuka mendukung penuh resolusi anti pajak karbon tersebut. Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan migas seperti Koch Companies Public Sector, LLC.
“Ada indikasi para pemimpin GOP menekan Partai Republik untuk memilih resolusi penolakan pajak karbon. Dari 8 anggota Partai Republik yang juga anggota Climate Solutions Caucus yang bipartisan, dan hanya satu yang tetap bertahan atas tekanan tersebut,” ungkap The Guardian dalam investigasinya, Selasa (21/6).
Akhirnya, sebanyak 231 dari 246 anggota Partai Republik di DPR AStidak bersedia mempertimbangkan carbon tax dengan memilih resolusi tersebut. Padahal, survei menunjukkan sekitar setengah dari pemilih Partai Republik mendukung pajak karbon jika pendapatannya dikembalikan ke pembayar pajak.
Pilihan ini juga didukung oleh anggota-anggota organisasi yang bukan termasuk dalam Partai Citizens’ Climate Lobby (CCL). Sebelumnya, CCL menerbitkan respons berupa poin poin kelemahan-kelemahan pajak karbon seperti yang didaftarkan dalam resolusi dewan. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.