PEMILU 2024

Usai Dilantik Jokowi, Panglima TNI Jamin Netralitas Prajurit di Pemilu

Dian Kurniati | Rabu, 22 November 2023 | 11:33 WIB
Usai Dilantik Jokowi, Panglima TNI Jamin Netralitas Prajurit di Pemilu

Pelantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.

JAKARTA, DDTCNews - Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan netralitas prajurit pada pelaksanaan pemilu 2024.

Agus mengatakan TNI telah melaksanakan kick-off posko pengaduan netralitas pada pemilu 2024. Dia pun meminta masyarakat melapor apabila menemukan prajurit yang tidak netral.

"Nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral," katanya, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga:
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Agus mengatakan telah menginstruksikan kepada jajaran untuk menjaga netralitas TNI, sebagaimana tertuang dalam UU 34/2004 tentang TNI. Beleid itu melarang prajurit TNI melakukan politik praktis.

Netralitas TNI juga diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, termasuk soal sanksi bagi yang melanggar. Di sisi lain, TNI bekerja sama dengan Polri dan masyarakat juga telah mendeklarasikan pemilu damai.

"Kita harapkan pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan sesai dng waktu yang ditentukan, tentunya dalam keadaan aman dan damai," ujarnya.

Baca Juga:
Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI berdasarkan Keppres Nomor 102/TNI Tahun 2023. Dalam pelantikan ini, Agus bersumpah setia kepada negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

Dia pun berkomitmen melanjutkan program-program panglima TNI sebelumnya, serta menjalankan visi dan misi yang disampaikan ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Visinya yakni menjadikan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif (prima). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

Rabu, 16 Oktober 2024 | 15:30 WIB PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Gandeng TNI AD, Bea Cukai Ingin Kegiatan Pengawasan Lebih Optimal

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha