Usaha Mikro Kecil Boleh Bayar Upah Lebih Rendah dari UMP

JAKARTA, DDTCNews – Usaha mikro dan kecil (UMK) diperbolehkan untuk membayar upah lebih rendah dari nominal upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan gubernur.

Merujuk pada Pasal 101 ayat (2) PP 7/2021, upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum yang disusun dengan berpedoman pada PP terkait dengan pengupahan.

"Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dikecualikan bagi UMK," bunyi Pasal 101 ayat (1) PP 7/2021, dikutip Kamis (25/2/2021).

Merujuk pada Pasal 36 ayat (2) PP 36/2021 tentang Pengupahan yang disusun berdasarkan UU 11/2021 tentang Cipta Kerja, nilai upah pada UMK ditetapkan paling sedikit hanya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan hanya sebesar 25% di atas garis kemiskinan.

"Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan ... menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," bunyi penggalan Pasal 36 ayat (3) PP 36/2021.

UMK yang dapat membayar upah lebih rendah dari UMP pada PP 36/2021 adalah UMK yang sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada PP 7/2021, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha dengan modal paling banyak sebesar Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau usaha yang memiliki penjualan tahunan tidak mencapai Rp2 miliar.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha dengan modal sebesar Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau memiliki penjualan tahunan sebesar Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Selain kriteria pengelompokan UMK pada PP 7/2021, Pasal 38 PP 36/2021 memberikan kriteria khusus yang menjadi pertimbangan agar UMK bisa dikecualikan dari ketentuan upah minimum.

"UMK yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut: mengandalkan sumber daya tradisional dan/atau tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal," bunyi Pasal 38 PP 36/2021. (kaw)