US IDFC Teken Komitmen Investasi US$2 Miliar ke LPI

WASHINGTON D.C., DDTCNews - United States International Development Finance Corporation (US IDFC) menandatangani surat ketertarikan (letter of interest) untuk menanamkan modal ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sovereign wealth fund (SWF) yang baru dibentuk Indonesia.

US IDFC memiliki rencana menanamkan modal hingga US$2 miliar atau Rp28,33 triliun pada LPI. Letter of interest itu ditandatangani oleh CEO US IDFC Adam Boehler dan disaksikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Kerja sama ini akan memperkuat ikatan ekonomi Amerika Serikat dan Indonesia. US IDFC juga akan bekerja sama dengan mitranya di Jepang, Uni Emirat Arab, dan Singapura untuk ikut berinvestasi pada LPI," tulis Kemenko Kemaritiman dan Investasi dalam keterangan resmi, Senin (23/11/2020).

Pada kesempatan yang sama, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan opsi pembiayaan dan investasi sektor swasta terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan program prioritas lainnya.

Pada saat yang sama, US IDFC juga melakukan evaluasi atas investasi yang dilakukan oleh institusi tersebut di Indonesia, sehingga ke depan dapat ikut menarik sektor swasta lainnya dalam berinvestasi di Indonesia.

Untuk diketahui, LPI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan investasi pemerintah pusat yang diamanatkan Pasal 154 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Investasi pemerintah pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja," bunyi Pasal 154 UU No. 11/2020.

Nantinya, LPI bakal terdiri dari 2 organ yakni dewan pengawas dan dewan direktur. Dewan pengawas beranggotakan menteri keuangan selaku ketua merangkap anggota, menteri BUMN, dan 3 orang dari unsur profesional. Dewan direktur LPI terdiri dari 5 orang yang merupakan unsur profesional.

Modal yang ditempatkan pada LPI Rp75 triliun yang terdiri atas penyetoran modal awal berupa dana tunai Rp15 triliun yang dilakukan bertahap hingga 2021. Selain dana tunai, modal LPI juga dapat berbentuk aset BUMN, barang milik negara (BMN), hingga piutang pemerintah.

Sesuai dengan amanat Pasal 172 UU No. 11/2020, LPI juga akan mendapatkan perlakuan perpajakan khusus atas transaksi yang melibatkan LPI ataupun entitas yang dimilikinya. Perlakuan perpajakan ini masih akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). (Bsi)