KOTA PANGKALPINANG

Menuju Smart City, Data Pajak Daerah dan Pertanahan Bakal Terintegrasi

Dian Kurniati | Minggu, 22 Desember 2024 | 08:30 WIB
Menuju Smart City, Data Pajak Daerah dan Pertanahan Bakal Terintegrasi

Ilustrasi.

PANGKALPINANG, DDTCNews – Pemkot Pangkalpinang, Bangka Belitung tengah mendorong integrasi data pertanahan dan pajak daerah.

Pj. Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama mengatakan integrasi data menjadi salah satu strategi untuk optimalisasi pajak daerah di sektor pertanahan. Menurutnya, integrasi data ini juga sejalan dengan target pemkot menjadi smart city.

"Tujuannya adalah menciptakan informasi yang komprehensif dan detail sehingga kita dapat mendukung Pangkalpinang menjadi kota cerdas yang lebih baik pada masa depan," katanya, dikutip pada Minggu (22/12/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Budi menuturkan data perpajakan yang lengkap dan akurat dibutuhkan agar Kota Pangkalpinang menjadi smart city. Sebab, akurasi data perpajakan turut memainkan peran penting dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Menurutnya, peningkatan akurasi data salah satunya dapat dilakukan melalui integrasi dengan data lainnya seperti pertanahan. Oleh karena itu, dia mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki akurasi data.

Pemkot baru-baru ini melaksanakan forum group discussion mengenai integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah menuju satu peta Pangkalpinang. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dan peta jalan yang jelas untuk mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Dia menilai kinerja pajak bumi dan bangunan (PBB) sejauh ini tergolong bagus walaupun realisasinya baru 65%. Pada 2025, pemkot akan berupaya menyelesaikan seluruh piutang PBB.

"Termasuk melalui intensifikasi pengawasan di tingkat RT dan dukungan dari camat serta lurah," ujar Budi seperti dilansir sumselupdate.com.

Budi kemudian menyoroti tantangan dalam pengelolaan aset daerah dan data perpajakan. Menurutnya, banyak aset pemkot yang belum teridentifikasi dengan baik sehingga menjadi fokus pada 2025. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP