Uni Eropa: Investigasi Bukan untuk Mem-Black List

BERLIN, DDTCNews – Parlemen Uni Eropa akhirnya angkat bicara perihal rumor adanya rencana memasukkan Selandia Baru dalam daftar hitam negara surga pajak (tax haven), menyusul investigasi yang dilakukan terkait dengan keberadaan ribuan paper company di Negeri Kiwi tersebut

Anggota parlemen Uni Eropa Michael Theurer mengatakan Uni Eropa memang sedang menilai standar kebijakan pajak Selandia Baru terhadap semua negara non-Uni Eropa. Namun, penilaian itu bukan sebagai tujuan untuk melakukan blacklist atau memberikan sanksi pada Selandia Baru.

“Laporan yang menyebut kami menargetkan Selandia Baru untuk di-blacklist sebagai tax haven itu keliru. Investigasi itu juga tidak hanya ditujukan spesifik ke Selandia Baru. Kami menilai semua negara yang berhubungan dengan Uni Eropa,” ujarnyadi Berlin, Rabu ( 3/8).

Michael menegaskan hanya negara yang menolak untuk memenuhi standar good governance dalam pajak internasional, atau yang urusan pajaknya tidak mau terikat dengan Uni Eropa-lah yang akan dimasukkan dalam daftar hitam tersebut.

Dia sendiri menilai Selandia Baru adalah yuridiksi yang kooperatif dalam merumuskan regulasi pajak internasionalnya. Negara lain seperti Belanda, Islandia, dan Luxemburg juga terbukti telah menjadi yuridiksi yang kooperatif. Padahal, banyak pihak yang menganggap mereka adalah tax haven.

Sebelumnya, seperi dikutip stuff.co.nz, Menteri Pendapatan Selandia Baru Michael Woodhouse mendesak agar Parlemen Uni Eropa lebih berhati-hati dan melihat lebih dalam sebelum menentukan apakah Selandia Baru layak dimasukkan ke dalam daftar hitam negara surga pajak.

Investigasi Parlemen Uni Eropa dilakukan menyusul heboh Panama Papers yang membuka praktik penghindaran pajak di berbagai negara. Untuk itu, Parlemen Uni Eropa membentuk suatu komite yang akan membuat daftar hitam negara surga pajak, yang hasilnya dirilis Juni 2017. (Bsi)