DJP Sebut Top-up e-Money Juga Bakal Kena PPN 12 Persen Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan PPN tidak dikenakan atas pembayaran menggunakan uang elektronik seperti E-Money, TapCash, Brizzi, Flazz, dan lain sebagainya.

PPN hanya dikenakan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik yang dibebankan saat pengguna uang elektronik melakukan pengisian saldo atau top-up.

"Kalau top-up E-Money biayanya Rp1.500 tuh. Jadi, jasa yang dikenakan PPN adalah atas Rp1.500-nya, atas jasanya. Ini disebutnya biaya administrasi," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, Senin (23/12/2024).

Untuk itu, lanjutnya, penggunaan uang elektronik dalam transaksi jual beli tidak dikenai PPN. "Kan kalau kita isi E-Money misal Rp500.000, setiap mengisi ya Rp1.500. Ketika saya tap di tol, tidak ada PPN di situ," tuturnya.

Tahun ini, tarif PPN yang berlaku jasa top-up uang elektronik adalah sebesar 11% sesuai dengan tarif PPN yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif PPN sebesar 12% juga berlaku atas jasa top-up pada tahun depan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69/2022, uang dalam uang media elektronik bukanlah barang yang dikenai PPN. Hal ini sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) UU PPN yang menyatakan uang ialah salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Dasar pengenaan PPN dari penyelenggaraan uang elektronik selaku jasa sistem pembayaran antara lain penggantian berupa fee, komisi, merchant discount rate (MDR), atau imbalan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara.

Termasuk dalam penggantian atas penyerahan layanan uang elektronik, yaitu biaya administrasi yang diminta penerbit uang elektronik, termasuk harga kartu yang diterima oleh penerbit uang elektronik. (rig)