(foto: Instagram Sri Mulyani Indrawati)
JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak dari seluruh regional belum mencapai target yang ditetapkan hingga akhir 2019.
Hal ini diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangan resminya setelah menggelar video conference dengan jajaran di daerah pada akhir tahun, Selasa (31/12/2019). Video conference dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Menkeu menyampaikan, di tahun 2019 Kemenkeu mendapat tantangan di sisi penerimaan dikarenakan kondisi ekonomi global. Realisasi penerimaan pajak dari seluruh regional belum mencapai target yang ditetapkan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.
Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November mencapai Rp1.136,2 triliun. Dengan demikian, realisasi ini baru mencapai 72% dari target APBN senilai Rp1.577,6 triliun.
Realisasi tersebut terkontraksi 0,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, kinerja penerimaan pajak per akhir November 2019 tambah memburuk dibandingkan per akhir Oktober 2019 yang masih bisa tumbuh 0,23%.
Sebelumnya, otoritas mengestimasi shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak tahun ini akan berada di kisaran Rp140 triliun hingga Rp200 triliun. Sebelum tutup tahun, pemerintah mengaku akan berusaha menjaga agar shortfall tidak lebih dari Rp200 triliun.
DDTC Fiscal Research memproyeksi dalam skenario terburuk, penerimaan pajak hanya akan mencapai 83,6% atau sekitar Rp1.318 triliun. Dengan demikian, shortfall berisiko makin dalam hingga mencapai Rp259 triliun. Simak ulasan tantangan dan outlook pajak yang disampaikan DDTC Fiscal Research selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini.
Dalam keterangan resmi terkait hasil video conference tersebut, otoritas fiskal belum menjabarkan lebih detail terkait kinerja APBN 2019. Dari informasi yang diterima, rencananya Kementerian Keuangan akan menggelar konferensi pers pada Senin (6/1/2019).
Nufransa juga hanya menyebut dari sisi belanja negara, otoritas fiskal terus menjaga agar pengeluaran pemerintah semakin berkualitas dan berdampak positif ke masyarakat melalui pembinaan kepada satuan kerja.
Video conference tersebut dilakukan dengan jajaran di Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) di 34 provinsi Indonesia. Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pejabat eselon I dan II.
“[Video conference] dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2019. Menkeu juga memastikan kesiapan pelaksanaan APBN di tahun 2020,” imbuh Nufransa.
Kepada seluruh jajaran, Menkeu mengingatkan untuk terus mengawal lima program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, pembangunan infrastruktur.
Ketiga, perbaikan regulasi yg membawa kemudahan. Kempat, menjaga reformasi birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi dengan menyelaraskan perkembangan ekonomi digital.
Selain berdialog dengan pimpinan di daerah, Menkeu juga menyapa empat pegawai inspiratif dari empat unit eselon I di Kemenkeu, yaitu DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN yang bertugas di KPP Pratama Kendari, KPPBC Kualanamu, KPPN Bau Bau, dan Kanwil DJKN Aceh.
“Menkeu meminta kepada seluruh ASN di Kementerian Keungan untuk terus kreatif dan inovatif, serta menjaga semangat berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Nufransa. (kaw)
View this post on Instagram
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Terimakasih untuk seluruh jajaran Kementerian Keuangan Indonesia yang telah bekerja dan mengabdi untuk negara kita ini. Sebagai seorang mahasiswa, cita cita untuk masuk dalam jajaran bagian bendahara negara adalah impian terbesar sejak dulu. Tanggapan saya terhadap realisasi maupun finalisasi dari Total penerimaan negara terutama dari pajak selama 2019 ini, memiliki dampak negatif dan positif. Tidak apa apa, ketika pemerintah tidak dapat menerima total penerimaan seperti yang ditargetkan, tetapi pemerintah telah berhasil meningkatkan kurs rupiah sejak beberapa waktu lalu sampai pada pekan pertama di 2020. Selain berdampak pada tambahan penerimaan pajak, yang pasti kurs tersebut didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan gejolak ekonomi global yang terjadi sekarang terutama karena adanya kekambatan perekonomian AS, dan juga telah berhasil meningkatkan iklim investasi yang positif selama 2019 berjalan hingga pekan pertama tahun ini. #MariBicara