KEBIJAKAN PEMERINTAH

Transisi Energi Bikin Negara Berkembang Tambah Utang, Ini Kata Jokowi

Muhamad Wildan | Jumat, 17 November 2023 | 08:00 WIB
Transisi Energi Bikin Negara Berkembang Tambah Utang, Ini Kata Jokowi

Presiden Jokowi menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat, pada Rabu (15/11/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

SAN FRANCISCO, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendanaan transisi energi bagi negara berkembang membutuhkan model pembiayaan nonkonvensional.

Selama ini, lanjut Jokowi, pendanaan transisi energi yang dikucurkan masih bersifat konvensional dan hanya membebani negara-negara berkembang dengan tambahan utang.

"Hingga saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara berkembang," katanya, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Baca Juga:
Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Menurut Jokowi, pendanaan program terkait dengan iklim dan transisi energi seyogianya murah dan tidak menyulitkan negara berkembang. Hal ini diperlukan agar transisi energi tidak menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat.

"Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara berkembang. Untuk itu, Indonesia ingin memastikan transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat," tuturnya.

Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap mengambil langkah konkret guna menghambat perubahan iklim dan mendorong transisi energi.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Saat ini, Indonesia sudah berhasil menurunkan emisi 91,5 juta ton dan menekan laju deforestasi hingga 104.000 hektare. Indonesia juga sudah merehabilitasi kawasan hutan seluas 77.000 hektare dan merestorasi hutan bakau seluas 34.000 hektare.

Terkait dengan transisi dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan, Jokowi mengatakan Indonesia telah membangun PLTS terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.

"Ini baru saja kita buka dengan kapasitas 192 megawatt," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Sebagai informasi, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC).

Dalam NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Ada pula target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha