Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut langkah transformasi digital telah memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani mengatakan era digitalisasi telah menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan dari sisi tata kelola keuangan negara. Manfaat dari upaya tersebut di antaranya peningkatan penerimaan negara hingga pencegahan praktik korupsi.

"Digitalisasi akan mengandalkan sebuah sistem yang bisa memiliki integrasi dari sisi data dan bisnis proses untuk pelayanan, ada kepastian waktu, transparansi, proses bisnis yang baik, dan keadilan serta kepastian," katanya, Rabu (3/8/2022).

Sri Mulyani menuturkan transformasi digital mulai berjalan ketika pemerintah memiliki kebutuhan untuk memperbaiki pengawasan sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Transformasi dilakukan melalui pembangunan sistem yang memudahkan, baik bagi petugas maupun masyarakat.

Di Ditjen Pajak (DJP), transformasi digital tercermin dari pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system serta e-filing dan e-payment. Pengembangan sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kemenkeu juga membentuk Lembaga National Single Window (LNSW) yang mengintegrasikan data ekspor dan impor komoditas dalam sistem yang akurat. Lembaga tersebut mengelola data dengan mekanisme pengawasan yang melekat dan berbasiskan pada risiko.

Menurut Sri Mulyani, transformasi digital tidak hanya dilakukan di lingkungan Kemenkeu, tetapi juga dengan melibatkan kementerian/lembaga lainnya. Misal, pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) minyak dan gas yang mencakup kegiatan usaha di hulu migas.

Selain itu, lanjutnya, terdapat pula Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA). Menurutnya, pengembangan berbagai sistem tersebut akan mengubah proses bisnis dari hulu hingga hilir sehingga terjadi konsistensi data dan memberikan kepastian bagi pengguna layanan.

Apabila datanya konsisten dan terintegrasi, sambung menkeu, proses pemungutan pajak, kepabeanan, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan lebih optimal.

"Ini akan memudahkan dunia usaha dan mencegah terjadinya kemungkinan mereka memanipulasi data untuk keperluan pajak. Berbeda dengan laporan untuk ekspor atau impor dan beda lagi dengan waktu mereka harus menghitung kewajiban PNBP-nya," ujar Sri Mulyani. (rig)