KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB
Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Nilai transaksi yang terjadi selama periode Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), 10-12 Desember 2023, ditargetkan mencapai Rp25 triliun.

Target volume transaksi tersebut naik jika dibandingkan realisasi transaksi pada Harbolnas 2022 lalu, sejumlah Rp22,7 triliun.

"Kami berharap ada kenaikan volume dan nilai transaksi, khususnya produk lokal serta ada efek berganda sehingga mendorong peningkatan penjualan produk dalam negeri," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam Mall to Mall, Road to Harbolnas 2023, dikutip pada Senin (11/12/2023).

Baca Juga:
Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Tak cuma produksi barang dalam negeri saja yang meningkat, penyelenggaraan harbolnas juga diyakini akan memberikan efek positif bagi industri transportasi dan logistik.

Harbolnas 2023 akan diikuti para pelaku usaha yang berdagang melalui platform digital, dengan menyediakan berbagai bentuk fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa, khususnya produk dalam negeri. Penawaran produk dikemas dengan promo atau diskon berupa bebas ongkos kirim (ongkir) serta promo menarik lainnya paling sedikit 30%.

Harbolnas 2023 diikuti oleh 297 peserta, dengan kriteria makanan dan minuman sebanyak 112 peserta; fesyen, kerajinan, dan kecantikan sebanyak 115 peserta; furnitur, rumah, dan peralatan rumah tangga sebanyak 15 peserta, ibu, anak, dan bayi sebanyak 7 peserta; produk kebutuhan sehari-hari sebanyak 12 peserta; lokapasar sebanyak 13 peserta, elektronik sebanyak 19 peserta; travel 1 peserta; serta jasa dan lainnya sebanyak 3 peserta.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Harbolnas juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasarnya. Sebelum Harbolnas, Kemendag serta idEA telah memberikan pelatihan dan kurasi kepada UMKM guna mempersiapkan diri dalam mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas produknya.

Perlu diketahui, penataan platform niaga elektronik diatur dalam Permendag 31/2023 tantang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Melalui beleid itu, pemerintah mencoba membangun ekosistem niaga elektronik yang adil, sehat, dan bermanfaat. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 11:30 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN