Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

JAKARTA, DDTCNews - Transaksi perdagangan karbon diharapkan makin ramai seiring dengan peresmian Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 20 Januari 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pelaksanaan perdagangan karbon menjadi salah satu upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. Menurutnya, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk perdagangan unit karbon yang dikelola oleh KLH/BPLH juga telah berinteraksi dengan sistem perdagangan IDXCarbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan karbon luar negeri telah disahkan/diotorisasi sebagai upaya safeguarding terhadap terjadinya double accounting, double payment, dan double claim," katanya, dikutip pada Sabtu (25/1/2025).

Hanif mengatakan penyelenggaraan perdagangan karbon menjadi wujud komitmen Indonesia setelah COP-29 dan sebagai bukti bahwa Artikel 6 Perjanjian Paris dapat dijalankan. Momen ini juga merupakan bentuk penguatan untuk mendorong dan mengakselerasi 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disubmisi selambatnya pada 10 Februari 2025.

Pemerintah Indonesia telah melakukan penguatan atas elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon untuk memastikan ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil. Penguatan ini meliputi Sistem Registri Nasional (SRN); pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV); sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE-GRK); dan otorisasi dan corresponding adjustment (CA) pada perdagangan karbon luar negeri.

Melalui elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon tersebut, dapat dipastikan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang dihasilkan oleh Indonesia sudah dipastikan merupakan SPE yang memiliki integritas tinggi. Indonesia telah siap untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri yang diresmikan pada hari ini, dengan unit karbon yang telah diotorisasi sebanyak 1,78 juta ton CO2e.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai pembukaan perdagangan karbon internasional sebagai bentuk komitmen kuat untuk memajukan peran Indonesia di pasar karbon global.

"Ini membuka potensi bursa karbon dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, aktivitas perdagangan di IDXCarbon menunjukkan perkembangan positif. Pada akhir 2024, peserta yang terdaftar sebagai pengguna jasa Bursa Karbon telah mencapai 100 partisipan, meningkat pesat dari hanya 16 pengguna jasa saat peluncuran IDXCarbon. IDXCarbon juga mencatat perdagangan secara kumulatif sebesar 1 juta ton unit karbon. (sap)