PEMILU 2024

Tom Lembong Ungkap Alasan Anies-Imin Targetkan Tax Ratio Konservatif

Dian Kurniati | Jumat, 26 Januari 2024 | 10:30 WIB
Tom Lembong Ungkap Alasan Anies-Imin Targetkan Tax Ratio Konservatif

Tom Lembong berswafoto. (sumber: Instagram pribadi)

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menjanjikan peningkatan rasio pajak (tax ratio) pajak yang konservatif ketimbang 2 pasangan calon lainnya.

Co-captain Timnas AMIN Thomas (Tom) Lembong mengatakan Anies-Muhaimin menjanjikan peningkatan tax ratio dari 10% menjadi sebesar 13% hingga 16%. Menurutnya, penetapan target tax ratio yang konservatif cenderung lebih mudah tercapai tanpa menambah beban pajak kepada rakyat.

"Target rasio pajak yang konservatif itu yang membuat kami pede [percaya diri] kita bisa mencapai atau meningkatkan rasio pajak tanpa meningkatkan tarif pajak," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Jumat (26/1/2024)..

Baca Juga:
Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Tom mengatakan pasangan Anies-Muhaimin target tax ratio yang diusung pasangan Anies-Muhaimin memang lebih rendah dari 2 pasangan calon lainnya. Pasangan calon Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud menyatakan bakal meningkatkan tax ratio sebesar 2 kali lipat atau menjadi sekitar 20%.

Dalam hitungannya, menaikkan target tax ratio hingga 20% tidak mungkin tercapai dalam 5 tahun.

Dia menjelaskan Anies-Muhaimin ingin menerapkan paradigma kebijakan pajak yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan target tax ratio yang konservatif, upaya optimalisasi penerimaan dapat dilaksanakan tanpa melakukan kenaikan tarif pajak.

Baca Juga:
Cash Economy Masih Dominan, Bikin Rasio Pajak Sulit Naik

Upaya optimalisasi penerimaan pajak yang bakal dilaksanakan Anies-Muhaimin lebih menyasar kelompok kaya di Indonesia. Oleh karena itu, pasangan calon tersebut mewacanakan pajak warisan dan pajak kekayaan.

Selain itu, windfall profit tax juga dikaji karena dinilai bakal efektif membidik para konglomerat dan konglomerasi yang selama ini menikmati superprofit. Keuntungan di atas batas wajar tersebut bahkan biasanya dihimpun saat harga komoditas melambung, yang di saat bersamaan menekan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Dengan menyasar kelompok kaya, Tom melanjutkan kebijakan pajak akan dapat lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni menurunkan tarif pajak penghasilan untuk kelompok menengah.

Baca Juga:
Optimalisasi Penerimaan Negara, Prabowo Bakal Tambah 1 Wamenkeu

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat naik kelas, setelah selama ini dibebani oleh biaya pangan tinggi, lapangan kerja yang susah, serta penghasilan stagnan.

"Kalau kita genjot lagi pajak, itu malah makin membebani ekonomi yang sudah melambat," ujarnya.

Transkrip lengkap wawancara dengan Tom Lembong bisa disimak melalui artikel berikut ini, Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Rabu, 16 Oktober 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Cash Economy Masih Dominan, Bikin Rasio Pajak Sulit Naik

Rabu, 16 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Optimalisasi Penerimaan Negara, Prabowo Bakal Tambah 1 Wamenkeu

Senin, 14 Oktober 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perbaikan Sistem Perpajakan, Luhut Sebut Tax Ratio Segera Membaik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja