Tingkatkan Kewaspadaan COVID-19, Sri Mulyani Terbitkan SE Lanjutan

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran (SE) terkait upaya peningkatan kewaspadaan atas pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan Kementerian Keuangan.

SE No.SE-7/MK.1/2020 ini merupakan tindak lanjut dari SE No.SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

“Surat edaran ini memuat panduan WFH [work from home] dan pelaksanaannya di Lingkungan Kementerian Keuangan,” demikian bunyi salah satu ruang lingkup SE tersebut.

Dalam SE ini disebutkan seluruh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat setingkat pada unit organisasi non-eselon, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing melalui metode WFH.

Metode WFH ini terutama untuk yang berlokasi kerja di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau kota-kota lainnya sesuai dengan ketentuan kepala daerah masing-masing.

Adapun pelaksanaan WFH untuk wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berlaku sampai dengan 3 April 2020 atau sesuai dengan keputusan kepala daerah/pusat dengan mengevaluasi perkembangan keadaan dan situasi selanjutnya.

Selama pelaksanaan WFH, pegawai melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, mengingat kondisi force majeure, pegawai dapat diberikan fleksibilitas presensi berdasarkan persetujuan/pertimbangan atasan langsung.

“Selama pelaksanaan WFH, pegawai tetap berikan gaji, tunjangan kinerja, dan uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi salah satu ketentuan dalam SE tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dalam keadaan yang sangat mendesak, pegawai dapat diberikan penugasan untuk hadir ke kantor sewaktu-waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan pegawai sesuai SE No.SE-5/MK.1/2020.

Selama penugasan WFH, presensi dan/atau pengelolaan naskah dinas dilakukan melalui aplikasi Nadine pada laman https://office.kemenkeu.go.id sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.912/KMK.01/2019 yang dapat diakses melalui internet atau aplikasi mobile e-Kemenkeu.

Selain itu, presensi dan/atau pengelolaan naskah dinas juga bisa dilakukan melalui aplikasi lainnya yang telah disediakan oleh masing-masing unit eselon I, dan/atau melalui media/platform elektronik lainnya yang disediakan pengelola kepegawaian masing-masing satuan kerja. (kaw)