LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Desember 2024 | 11:06 WIB
Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Laporan Belanja Perpajakan 2023.

JAKARTA, DDTCNews – Sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan kredibel, Kementerian Keuangan meluncurkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) 2023 pada hari ini, Senin (16/12/2024).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan nilai belanja perpajakan 2023 mencapai Rp362,5 triliun, naik 6,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejumlah Rp341,1 triliun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat.

“Pada 2023, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp210,2 triliun atau 58,0% dari total estimasi belanja perpajakan. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp129,8 triliun atau 35,81%,” jelas Kemenkeu dalam keterangan resmi, Senin (16/12/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Kemenkeu menjelaskan kualitas transparansi fiskal dalam bentuk Laporan Belanja Perpajakan terus diperbaiki dengan memperhatikan elemen penting dalam prinsip nasional dan standar internasional sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui Fiscal Transparency Code.

Peningkatan kualitas itu tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 yang memberikan predikat Advanced untuk Laporan Belanja Perpajakan Indonesia 2022.

Selain itu, berdasarkan Global Tax Expenditure Transparency Index (GTETI) 2024, Indonesia berhasil menduduki peringkat 2 dunia dari 105 negara.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Kemenkeu berharap Laporan Belanja Perpajakan 2023 dapat menjadi media diseminasi yang luas bagi publik, sekaligus untuk turut mengawasi dan mengevaluasi dampak serta efektivitas setiap insentif perpajakan yang telah diberikan.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa Laporan Belanja Perpajakan ini merupakan bukti peran kebijakan belanja perpajakan makin penting dan strategis di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! Hari Ini Batas Permohonan SKB PPN yang Dimanfaatkan untuk 2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP