TURKI

Tingkat Inflasi Turki Tembus 48,7%, Tertinggi dalam 2 Dekade

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Februari 2022 | 14:30 WIB
Tingkat Inflasi Turki Tembus 48,7%, Tertinggi dalam 2 Dekade

Penumpang memberi makan burung camar saat mereka berlayar melalui Bosphorus dengan feri di Istanbul, Turki, Senin (24/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas/rwa/sad.

ISTANBUL, DDTCNews – Badan Statistik Turki melaporkan tingkat inflasi pada Januari 2022 sebesar 48,7%. Pencapaian ini jadi inflasi tertinggi yang dialami Turki dalam 2 dekade terakhir.

Inflasi tersebut dikarenakan harga barang konsumen yang naik 11,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga melemah hingga 44% year on year (yoy) pada bulan lalu.

“Kenaikan harga-harga ini merupakan yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir,” tulis Turkish Statistical Institute (TSI) dalam laporannya dikutip Jumat, (4/2/2022).

Baca Juga:
Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Ahli Strategis Pasar Negara Berkembang BlueBay Asset Management Timothy Ash menilai, lonjakan inflasi Turki utamanya disebabkan oleh langkah Presiden Turki Tayyip Erdogan yang membatasi ruang gerak bank sentral.

Sebelumnya, Erdogan menolak rencana bank sentral untuk menaikan suku bunga. Alhasil, bank sentral Turki telah memangkas suku bunga sebesar 500 basis poin (bps) pada September 2021 menjadi 14%.

Akibatnya, terjadi pelemahan mata uang lira yang berdampak pada kenaikan harga barang dan energi. Sementara pendapatan masyarakat melemah.

Baca Juga:
Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

“Hasil eksperimen kebijakan moneter Erdogan yang gagal,” kata Timothy Ash dikutip, Jumat (4/2/2022).

Adapun inflasi di bidang transportasi pada Januari 2022 melonjak 68,9% yoy. Kemudian harga pangan dan minuman naik 55,6% yoy.

“Sulit bagi bank sentral untuk dapat menangani inflasi Ketika tidak dapat menaikkan suku bunga dan Erdogan akan fokus untuk mencoba meningkatkan pertumbuhan kredit lagi demi popularitasnya jelang pemilu,” ucap Timothy Ash. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi