Tetapkan Upah Minimum Provinsi, Pemda Perlu Patuhi Ketentuan Pusat

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) diminta tunduk pada Permenaker 18/2022 sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 2023. Hasil rekomendasi dari Depeda itu nantinya akan dipakai gubernur di masing-masing provinsi untuk memutuskan besaran kenaikan UMP tahun depan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menyampaikan Permenaker 18/2022 mengubah waktu penetapan upah minimum oleh gubernur. Periode penetapan dan pengumuman UMP 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi 28 November 2022, ada kelonggaran 1 pekan. Sementara upah minimum kabupaten/kota, ditetapkan paling lambat 7 Desember 2022, mundur dari sebelumnya 30 November 2022.

"Perubahan ini memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda untuk menghitung upah minimum dengan formula yang baru. Depeda perlu mematuhi ketentuan ini dalam menyusun rekomendasi upah minimum untuk masing-masing gubernur," kata Indah dalam keterangan pers, Kamis (24/11/2022).

Permenaker 18/2022, imbuh Indah, ikut mengatur formula penghitungan upah minimum 2023 yang mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa). Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu antara 0,10 sampai dengan 0,30.

Dia melanjutkan, di antara rentang nilai itulah Depeda melakukan perhitungan/penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya. Menurutnya, adanya rentang nilai pada variabel alfa memberikan ruang dialog bagi anggota Depeda.

"Dengan demikian, jelas bahwa maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini adalah dengan optimalnya fungsi Dewan Pengupahan melakukan analisis yang cermat," kata Indah.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 paling tinggi sebesar 10%.

Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 menyatakan kebijakan kenaikan UMP merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penetapan kenaikan UMP 2023 juga telah melalui penghitungan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai UMP melebihi 10%, gubernur menetapkan UMP dengan penyesuaian paling tinggi 10%. Adapun jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai UMP hanya mempertimbangkan variabel inflasi. (sap)