PERTEMUAN TAHUNAN PPATK

Termasuk Cybercrime, Jokowi Minta PPATK Mitigasi Berbagai Kejahatan

Dian Kurniati | Kamis, 14 Januari 2021 | 15:24 WIB
Termasuk Cybercrime, Jokowi Minta PPATK Mitigasi Berbagai Kejahatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memitigasi berbagai kejahatan yang berpotensi mengganggu sistem ekonomi dan keuangan.

Jokowi mengatakan bentuk kejahatan saat ini terus berkembang, termasuk yang memanfaatkan berbagai teknologi. Jika tidak segera diantisipasi, kejahatan tersebut bisa langsung berdampak pada sistem keamanan di dalam negeri.

"Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian harus kita mitigasi," katanya secara dalam Pertemuan Tahunan PPATK, Kamis (14/12/2021).

Baca Juga:
Threshold Terlalu Tinggi Gerus Partisipasi Publik pada Sistem Pajak

Jokowi mengatakan beberapa hal yang perlu dimitigasi oleh PPATK antara lain shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, cybercrime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru.

Jokowi menilai PPATK juga bisa memberikan peran yang lebih besar untuk mendukung ekosistem keuangan nasional agar lebih kondusif dengan menjadi unit intelijen keuangan kelas dunia. Selain itu, PPATK bisa berkontribusi memastikan kelancaran program-program pemerintah sekaligus memberantas tindak pidana korupsi yang makin beragam dan canggih.

Kemudian, dia meminta PPATK ikut mengawasi penyaluran berbagai bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, berbagai bantuan sosial itu harus efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Baca Juga:
Demi Tambahan Penerimaan, Pemerintah Gali Ekonomi Informal-Bawah Tanah

"Nilainya sangat besar, sangat-sangat besar, dan jenisnya juga beragam," ujarnya.

Presiden juga meminta PPATK membantu mengawal pengisian jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. Menurutnya, PPATK memiliki kemampuan untuk memastikan rekam jejak transaksi keuangan calon pejabat itu benar-benar bersih. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 16 Desember 2024 | 12:55 WIB LAPORAN WORLD BANK

Threshold Terlalu Tinggi Gerus Partisipasi Publik pada Sistem Pajak

Kamis, 14 November 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN NEGARA

Demi Tambahan Penerimaan, Pemerintah Gali Ekonomi Informal-Bawah Tanah

Selasa, 29 Oktober 2024 | 15:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalisasi Pajak Shadow Economy? Ada Ulasannya di Buku Baru DDTC Ini

Selasa, 29 Oktober 2024 | 11:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Anggito: DJP Perlu Fokus Gali Pajak dari Shadow Economy

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan