KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Maret 2024 | 08:39 WIB
Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyoroti rendahnya tax ratio Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Dalam acara buka puasa bersama PAN, Prabowo mengatakan penerimaan pajak Indonesia hanya sekitar 10% dari PDB. Negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Kamboja memiliki tax ratio yang lebih tinggi dari Indonesia.

"Kenapa kok kita hanya 10%. Bedanya apa orang Thailand, Malaysia, Kamboja sama kita? Kulit sama, warna rambut sama, jadi ada apa? Apakah kita lebih bodoh? Atau kita lebih malas? We must find an answer," ujar Prabowo, dikutip Jumat (22/3/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Bila dibandingkan dengan pada masa Orde Baru, tax ratio Indonesia sesungguhnya justru menurun. "Di zaman Orde Baru pernah 14%, kenapa sekarang turun? Katanya Orde Baru jelek?" tambah Prabowo.

Menurut Prabowo, tax ratio perlu ditingkatkan setidaknya menjadi sebesar 16%. Peningkatan tax ratio dari sekitar 10% menjadi 16% diyakini akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai US$75 miliar.

Prabowo berpandangan tax ratio bisa ditingkatkan lewat reformasi administrasi pajak. "Hanya dengan perbaikan manajemen, pasti para pakar nanti bisa menemukan. Mungkin lewat menambah komputerisasi, pakai digitalisasi, banyak yang bisa [dilakukan]. Naiknya bisa US$75 miliar," ujar Prabowo.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024. Dalam Keputusan KPU Nomor 360/2024, Prabowo-Gibran tercatat memperoleh 96,21 juta suara atau 58,57%.

Perolehan suara Prabowo-Gibran tersebut melampaui 2 pasangan calon (paslon) lainnya. Jumlah suara sah paslon Anies-Muhaimin sebanyak 40,97 juta atau 24,94%. Adapun jumlah suara sah paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sebanyak 27,04 juta atau 16,46%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN