Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp156,5 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) khusus dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) pada Februari 2023 mencapai Rp156,5 miliar.

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyatakan transaksi penerbitan SBSN itu telah dilakukan pada 23 Februari 2023 lalu. Dalam transaksi tersebut, DJPPR menawarkan 1 seri SBSN berdenominasi rupiah.

"Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi penerbitan SBSN dengan cara private placement dalam rangka penempatan dana atas PPS wajib pajak dengan jumlah sebesar Rp156,5 miliar," bunyi keterangan DJPPR, dikutip pada Rabu (1/3/2023).

DJPPR menyebut setelmen transaksi private placement SBSN khusus untuk penempatan dana atas PPS telah berlangsung pada 28 Februari 2023. Dalam transaksi tersebut, pemerintah menawarkan SBSN seri PBS035.

SBSN seri PBS035 ditawarkan dengan tenor 19 tahun atau hingga 15 Maret 2042, dengan jenis kupon fixed rate sebesar 6,75% dan dan yield 7,23%.

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, wajib pajak dapat menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS dalam Surat Berharga Negara (SBN). Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana.

Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Walaupun program tersebut sudah berakhir 30 Juni 2022, wajib pajak peserta PPS masih memiliki kesempatan hingga 30 September 2023 untuk merealisasikan komitmen investasinya.

Penerbitan SBSN khusus PPS ini menjadi yang perdana dilaksanakan pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah juga telah 1 kali menawarkan SUN khusus dalam rangka penempatan dana atas PPS pada Januari 2023 dengan transaksi mencapai Rp589,37 miliar dan US$13,8 juta. (sap)