PROVINSI PAPUA

Targetkan PAD Rp1 Triliun, Kinerja Pajak 2017 Dievaluasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Februari 2018 | 10:07 WIB
Targetkan PAD Rp1 Triliun, Kinerja Pajak 2017 Dievaluasi

JAYAPURA, DDTCNews – Kinerja realisasi penerimaan pajak dan retibusi daerah di provinsi paling timur Indonesia ini terus menunjukan perbaikan. Meski demikian, sejumlah potensi penerimaan masih bisa ditingkatkan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua tengah mengevaluasi penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2017. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jadi sasaran target evaluasi karena masih ada ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Kami terus berupaya agar Pendapatan Daerah Papua bisa tembus angka Rp1 triliun," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Elia Louatty, Rabu (14/2).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Seperti yang diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua dalam beberapa tahun terakhir berkisar di angka Rp500 miliar. Namun secara bertahap ditargetkan PAD dapat tembus hingga Rp1 triliun.

Seperti pada tahun 2017, di mana target setoran ke kas daerah sebesar Rp86 miliar. Namun tidak semua SKPD dapat memenuhi target. Oleh karena itu, evaluasi dibutuhkan untuk mendorong penerimaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Gerson Jitmau mengatakan terdapat enam dari 26 SKPD di Pemprov Papua yang tidak mencapai target dalam penerimaan pajak dan retribusi tahun 2017.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

"Target kami tahun 2017 lalu Rp86 miliar bagi 26 SKPD, tapi ada SKPD yang tidak berhasil mengelola potensi PAD yang ada," ungkapnya.

Gerson menjelaskan beberapa instrumen pajak dan retribusi yang dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Instrumen itu antara lain penerimaan dari roko hingga bagi hasil dengan pemerintah pusat.

"Kenaikan itu dipengaruhi beberapa penerimaan jenis pajak yang over target di 2017, meliputi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar dan pajak rokok bagi hasil dari pemerintah pusat," paparnya.

Melihat masih banyaknya SKPD yang belum memenuhi target, Gerson berharap evaluasi ini kinerja setoran pajak dan retribusi daerah bisa lebih baik tahun ini. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?