PROVINSI PAPUA

Targetkan PAD Rp1 Triliun, Kinerja Pajak 2017 Dievaluasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Februari 2018 | 10:07 WIB
Targetkan PAD Rp1 Triliun, Kinerja Pajak 2017 Dievaluasi

JAYAPURA, DDTCNews – Kinerja realisasi penerimaan pajak dan retibusi daerah di provinsi paling timur Indonesia ini terus menunjukan perbaikan. Meski demikian, sejumlah potensi penerimaan masih bisa ditingkatkan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua tengah mengevaluasi penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2017. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jadi sasaran target evaluasi karena masih ada ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Kami terus berupaya agar Pendapatan Daerah Papua bisa tembus angka Rp1 triliun," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Elia Louatty, Rabu (14/2).

Baca Juga:
Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Seperti yang diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua dalam beberapa tahun terakhir berkisar di angka Rp500 miliar. Namun secara bertahap ditargetkan PAD dapat tembus hingga Rp1 triliun.

Seperti pada tahun 2017, di mana target setoran ke kas daerah sebesar Rp86 miliar. Namun tidak semua SKPD dapat memenuhi target. Oleh karena itu, evaluasi dibutuhkan untuk mendorong penerimaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Gerson Jitmau mengatakan terdapat enam dari 26 SKPD di Pemprov Papua yang tidak mencapai target dalam penerimaan pajak dan retribusi tahun 2017.

Baca Juga:
Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

"Target kami tahun 2017 lalu Rp86 miliar bagi 26 SKPD, tapi ada SKPD yang tidak berhasil mengelola potensi PAD yang ada," ungkapnya.

Gerson menjelaskan beberapa instrumen pajak dan retribusi yang dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Instrumen itu antara lain penerimaan dari roko hingga bagi hasil dengan pemerintah pusat.

"Kenaikan itu dipengaruhi beberapa penerimaan jenis pajak yang over target di 2017, meliputi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar dan pajak rokok bagi hasil dari pemerintah pusat," paparnya.

Melihat masih banyaknya SKPD yang belum memenuhi target, Gerson berharap evaluasi ini kinerja setoran pajak dan retribusi daerah bisa lebih baik tahun ini. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Selain Belanja Online, CN Dipakai untuk Barang Jamaah Haji dan Hadiah

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen