BERITA PAJAK HARI INI

Target Penerimaan Perpajakan Dipangkas Rp50 Triliun

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Juli 2017 | 09:05 WIB
Target Penerimaan Perpajakan Dipangkas Rp50 Triliun Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menurunkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp50 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2017 menjadi Rp1.458,9 triliun dari target APBN 2017 yang sebesar Rp1.498,9 triliun. Kabar tersebut mewarnai beberapa media nasional pagi ini, Jumat (7/7).

Hal ini lantaran realisasi penerimaan perpajakan di semester I 2017 hanya sebesar Rp571,9 triliun atau hanya naik 9,6% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, pemerintah akan memangkas target pertumbuhan penerimaan perpajakan dari 16,6% dalam APBN 2017 menjadi 12,9% dalam APBNP 2017.

Berita lainnya tentang diskon pajak yang dapat menjadi terobosan untuk mendorong daya beli masyarakat dan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menjelaskan dua faktor penting pendongkrak penerimaan pajak. Berikut ulasan ringkas beritanya:

Baca Juga:
Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak
  • Diskon Pajak Dinilai Bisa Dorong Daya Beli

Daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dinilai terus melemah. Untuk mendongkrak daya beli tersebut dibutuhkan terobosan jangka pendek dari pemerintah salah satunya untuk mempertimbangkan diskon pajak. Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan pemerintah memiliki opsi kebijakan insentif fiskal berupa penurunan PPN, apalagi sejak tahun 1984, tarif PPN belum berubah yakni 10%. Sedangkan tarif PPN di negara lain sudah di bawah 10%, seperti Malaysia 7% dan Singapura 6%.

  • Ini Dua Hal Penting Untuk Menggenjot Penerimaan Pajak

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan optimis reformasi pajak akan berdampak kepada penerimaan negara. Namun, tidak untuk tahun ini mungkin perlu satu-dua tahun untuk mulai terlihat dampaknya terhadap peningkatan pajak yang lebih baik. Menurut Darmin, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. Pertama, dalam jangka pendek adalah mengefektifkan metode pengumpulan pajak. Kedua yaitu reformasi IT pajak untuk memastikan keberlanjutan kenaikan penerimaan pajak dalam jangka menengah dan panjang.

  • OJK Sisipkan Materi Pajak untuk Siswa SMA di E-Book Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku elektronik (e-book) literasi keuangan untuk siswa tingkat SMA. Selain berisi materi tentang pengenalan OJK, Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), buku elektronik tersebut berisi tentang materi perpajakan sebagai wujud kerjasama OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

Baca Juga:
Curhat Sri Mulyani di Depan Pengusaha: Susah Loh Ngumpulin Pajak
  • KTT G20 Akan Bahas Pajak Sektor Ekonomi Digital

Para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 akan membahas pengenaan pajak pada sektor ekonomi digital dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Hamburg, Jerman pada Jumat dan Sabtu ini. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan tersebut. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan menghadiri pertemuan tersebut.

  • 80% Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Disumbang Jawa dan Sumatera

Jawa dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di hadapan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pulau Jawa menyumbang 58% kontribusi terhadap ekonomi, sedangkan Sumatera 20%. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan upaya dalam melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 13:35 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

Rabu, 09 Oktober 2024 | 09:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Sri Mulyani di Depan Pengusaha: Susah Loh Ngumpulin Pajak

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:30 WIB KABUPATEN TEMANGGUNG

Demi Efisiensi, Digitalisasi Pajak Daerah Ditarget 100% Tahun Ini

Selasa, 24 September 2024 | 08:37 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Anggaran 2024 Tetap Ditarget 2,7 Persen, DJP Bakal Full Force

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja