JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menurunkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp50 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2017 menjadi Rp1.458,9 triliun dari target APBN 2017 yang sebesar Rp1.498,9 triliun. Kabar tersebut mewarnai beberapa media nasional pagi ini, Jumat (7/7).
Hal ini lantaran realisasi penerimaan perpajakan di semester I 2017 hanya sebesar Rp571,9 triliun atau hanya naik 9,6% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, pemerintah akan memangkas target pertumbuhan penerimaan perpajakan dari 16,6% dalam APBN 2017 menjadi 12,9% dalam APBNP 2017.
Berita lainnya tentang diskon pajak yang dapat menjadi terobosan untuk mendorong daya beli masyarakat dan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menjelaskan dua faktor penting pendongkrak penerimaan pajak. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dinilai terus melemah. Untuk mendongkrak daya beli tersebut dibutuhkan terobosan jangka pendek dari pemerintah salah satunya untuk mempertimbangkan diskon pajak. Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan pemerintah memiliki opsi kebijakan insentif fiskal berupa penurunan PPN, apalagi sejak tahun 1984, tarif PPN belum berubah yakni 10%. Sedangkan tarif PPN di negara lain sudah di bawah 10%, seperti Malaysia 7% dan Singapura 6%.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan optimis reformasi pajak akan berdampak kepada penerimaan negara. Namun, tidak untuk tahun ini mungkin perlu satu-dua tahun untuk mulai terlihat dampaknya terhadap peningkatan pajak yang lebih baik. Menurut Darmin, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. Pertama, dalam jangka pendek adalah mengefektifkan metode pengumpulan pajak. Kedua yaitu reformasi IT pajak untuk memastikan keberlanjutan kenaikan penerimaan pajak dalam jangka menengah dan panjang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku elektronik (e-book) literasi keuangan untuk siswa tingkat SMA. Selain berisi materi tentang pengenalan OJK, Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), buku elektronik tersebut berisi tentang materi perpajakan sebagai wujud kerjasama OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
Para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 akan membahas pengenaan pajak pada sektor ekonomi digital dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Hamburg, Jerman pada Jumat dan Sabtu ini. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan tersebut. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan menghadiri pertemuan tersebut.
Jawa dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di hadapan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pulau Jawa menyumbang 58% kontribusi terhadap ekonomi, sedangkan Sumatera 20%. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan upaya dalam melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.