Target Penerimaan Pajak Naik 17%, Mantan PM Ini Kritik Pemerintah

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak mengkritik sikap Pemerintah Malaysia yang terlalu agresif mengejar penerimaan pajak tahun ini.

Najib mengatakan kondisi penghasilan masyarakat, baik orang pribadi maupun perusahaan saat ini masih mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, rencana pengumpulan pajak yang ditargetkan tumbuh 17% pada tahun ini tidak realistis.

“Apakah ini realistis mengingat pandemi masih terus menyebar dan gaji fresh graduate yang saat ini jatuh di bawah upah minimum? Belum lagi, sektor penerbangan dan pariwisata yang masih dalam tekanan,” katanya, Kamis (15/4/2021).

Tahun ini, Pemerintah Malaysia menargetkan penerimaan pajak senilai RM143,9 miliar atau setara dengan Rp508,4 triliun. Target tersebut naik 17% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sejumlah RM123,0 miliar.

Menurut Najib, pemerintah pernah menaikkan target penerimaan pajak secara signifikan pada 2018 dan 2019, ketika belum ada pandemi Covid-19. Saat itu, masyarakat banyak yang mengeluh otoritas pajak terlalu agresif di tengah kelesuan ekonomi.

Pada 2019, pemerintah akhirnya mampu mengumpulkan penerimaan pajak RM140 miliar, meski kinerja ekonomi tumbuh paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Tahun berikutnya, penerimaan pajak justru anjlok sampai dengan 12,14%.

Memasuki 2021, Najib meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati memungut pajak dari wajib pajak. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak tahun ini bahkan lebih tinggi 2,7% dari realisasi pajak pada 2019.

Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Lim Guan Eng juga mengkritik Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terlalu agresif menarik pajak demi menambal pengeluaran untuk penanganan Covid-19 senilai RM600 miliar atau Rp2.120 triliun.

Menurut Lim Guan Eng, pemerintah disarankan untuk menaikkan ambang batas utang negara dari 60% terhadap PDB menjadi 65%-70% terhadap PDB ketimbang menaikkan target penerimaan pajak dan membebani masyarakat.

"Pasar utang dalam negeri yang memiliki likuiditas tinggi hingga RM1,3 triliun merupakan alternatif yang baik dan dapat dimanfaatkan di antaranya dengan cara menaikkan batas utang," ujarnya seperti dilansir malaymail.com. (rig)