KOTA SAMARINDA

Target PAD Meleset, Proyek Ini Jadi Tersendat

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Juni 2017 | 10:31 WIB
Target PAD Meleset, Proyek Ini Jadi Tersendat

SAMARINDA, DDTCNews – Minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda yang baru mencapai Rp154 miliar dari target Rp427 miliar menyebabkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samarinda mengurungkan niat untuk mengajukan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Asli Nuryadin menjelaskan sebelumnya beberapa institusi seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ingin anggarannya ditambah dalam APBDP.

"Ketiga OPD itu yang paling besar, sementara yang lainnya juga ada, tapi hanya mencapai ratusan juta saja," ungkap Asli di Samarinda, Selasa (20/6).

Baca Juga:
Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Menurutnya, OPD sangat mengharapkan penambahan anggaran dalam APBDP untuk menjalankan kegiatannya. Sementara realisasi PAD yang diungkap berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda menjadi sebab utama urungnya niatan OPD meminta anggaran yang lebih.

Adapun Disperkim butuh anggaran yang lebih guna melanjutkan pembangunan Museum Samarendah. Keinginan Dinas PUPR dalam menambah anggaran yaitu untuk pengelolaan sumber daya air, serta Diskominfo yang ingin mewujudkan Smart City melalui penambahan anggaran.

Untuk itu, Asli akan berupaya untuk lebih menstabilkan kondisi keuangan Pemkot Samarinda yang masih minim dalam mencapai target PAD. Ke depannya, seperti dilansir klikbontang.com, Bapedda akan merancang kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran atau budget yang sudah disediakan.

"Sehingga tidak semua keingian setiap OPD bisa terwujud. Karena kita harus merasionalkan anggaran dan kegiatan. Bisa jadi ada pergeseran anggaran, bukan pergeseran kegiatan," katanya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump