REPUBLIK CEKO

Tambal Anggaran Subsidi, Ceko Kenakan Windfall Tax 60% Atas Perbankan

Muhamad Wildan | Kamis, 06 Oktober 2022 | 12:00 WIB
Tambal Anggaran Subsidi, Ceko Kenakan Windfall Tax 60% Atas Perbankan

Ilustrasi.

PRAHA, DDTCNews - Republik Ceko dikabarkan berencana mengenakan windfall tax terhadap sektor perbankan. Pajak yang terkumpul nantinya akan dipakai untuk mendanai kebutuhan belanja subsidi energi.

Rencananya, windfall tax dengan tarif sebesar 60% akan dikenakan atas windfall profit yang diperoleh perbankan. Pihak Kementerian Keuangan Republik Ceko masih enggan memberikan informasi lengkap mengenai kebijakan ini.

"Pengumuman resmi akan disampaikan pemerintah Kamis malam," ujar Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Ceko Michaela Lagronova, dikutip Kamis (6/10/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Windfall tax sektor perbankan diproyeksikan akan menghasilkan penerimaan hingga CZK25 miliar atau Rp15,3 triliun per tahun. Rencananya, windfall tax akan diterapkan selama 3 tahun guna menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai CZK75 miliar.

Pajak ini akan diberlakukan terhadap perbankan dengan net interest income di atas CZK6 miliar pada 2021 dan hanya dikenakan atas bagian laba yang 20% lebih tinggi dari rata-rata laba perbankan pada 2018 hingga 2021.

Merespons rencana kebijakan ini, Ketua Asosiasi Perbankan Republik Ceko Monika Zahalkova mengatakan windfall tax terhadap sektor perbankan akan memperlemah perekonomian. "Kami meyakini windfall tax bukanlah kebijakan yang efisien untuk meningkatkan penerimaan pajak," ujar Zahalkova seperti dilansir bnnbloomberg.ca.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Untuk diketahui, lonjakan inflasi di Republik Ceko telah meningkatkan suku bunga. Kenaikan suku bunga turut meningkatkan laba yang diperoleh sektor perbankan.

Pada tahun ini, suku bunga di Republik Ceko tercatat naik dari yang awalnya hampir 0% menjadi 7%. Suku bunga perbankan di Republik Ceko merupakan yang tertinggi kedua seantero Uni Eropa. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja