KINERJA FISKAL

Tak Cuma Awasi Keuangan Negara, Ini PR Baru APIP dari Sri Mulyani

Dian Kurniati | Selasa, 23 November 2021 | 15:45 WIB
Tak Cuma Awasi Keuangan Negara, Ini PR Baru APIP dari Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terus memperkuat perannya dalam mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan APIP harus menjaga independensinya dalam mengawasi pemanfaatan keuangan negara, terutama dalam situasi pandemi. Di sisi lain, APIP diminta berperan sebagai mitra yang mendukung pemerintah pusat dan daerah merealisasikan anggarannya dengan cepat tetapi akuntabel.

"Anda adalah sebagai partner yang bisa dipercaya, memiliki independensi, namun tetap bersinergi untuk mencapai tujuan," katanya dalam Kongres AAIPI 2021, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Sri Mulyani mengatakan APIP bukan hanya berperan sebagai watchdog yang mengawasi pengelolaan keuangan negara. Secara bersamaan, APIP harus menjadi penasihat terpercaya yang berfokus pada solusi dan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Menjelang tutup anggaran, dia meminta APIP ikut mendorong percepatan realisasi belanja pada kementerian/lembaga dan pemda. Menurutnya, peran APBN dan APBD sangat penting sebagai countercyclical selama masa pemulihan ekonomi.

Belanja negara hingga Oktober 2021 telah terealisasi Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8%. Realisasi tersebut setara 74,9% dari yang direncanakan senilai Rp2.750,0 triliun.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp1.416,2 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 5,4%, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 642,6 triliun atau minus 7,9%.

Sementara itu, realisasi belanja APBD hanya Rp730,13 triliun atau 59,62% dari pagu Rp1.224,74 triliun. Realisasi belanja APBD secara nominal memang mengalami pertumbuhan 3,51%, tetapi secara persentase justru lebih kecil dari periode yang sama tahun lalu sebesar 65,58%.

Dalam waktu yang tersisa kurang dari 1,5 bulan, Sri Mulyani meminta APIP mengatasi berbagai kendala administrasi atau kebijakan teknis. Menurutnya, semua hambatan yang mengganggu fungsi kebijakan fiskal harus dieliminasi.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Dalam jangka panjang, dia juga meminta APIP melakukan evaluasi pelaksanaan belanja secara rutin.

"Saya bisa percaya kepada Anda karena Anda profesional. Anda dipercaya karena integritas, kredibel, profesional, serta kompeten," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?