Tahukah Anda? Produk Yoghurt dan Keju Pernah Kena Pajak Barang Mewah

JAKARTA, DDTCNews – Yoghurt dan keju ternyata sempat menjadi barang kena pajak (BKP) tergolong mewah sehingga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, yoghurt dan keju dikenakan PPnBM sejak 1994.

Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas yoghurt dan keju diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 644/KMK.04/1994. Adapun yoghurt dan keju termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran I dan dikenakan tarif PPnBM sebesar 10%.

“Atas penyerahan BKP Yang tergolong mewah di dalam daerah pabean oleh pabrikan atau impor BKP yang tergolong mewah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dikenakan PPnBM dengan tarif 10%.” Bunyi Pasal 1 KMK tersebut, dikutip pada Jumat (22/3/2024).

Berdasarkan lampiran tersebut, yoghurt dan keju termasuk kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dibotolkan/dikemas. PPnBM tidak hanya menyasar yoghurt murni, tetapi juga yoghurt dengan tambahan gula/diberi rasa/mengandung buah-buahan, biji-bijian atau kokoa.

Sementara itu, keju yang menjadi objek PPnBM meliputi keju parut, dan keju bubuk dari semua jenis, keju blue veined, dan keju lainnya yang dibotolkan/dikemas. Dalam perkembangannya, ketentuan yang menjadi dasar pengenaan PPnBM atas yoghurt dan keju terus berubah.

Kendati demikian, yoghurt dan keju tetap dikenakan PPnBM dengan tarif yang sama, yaitu sebesar 10%. Pengenaan PPnBM atas yoghurt dan keju bertahan sampai akhir 2004.Memasuki 2005, yoghurt dan keju tidak lagi dikenakan PPnBM.

Hal ini terlihat dalam lampiran PMK 620/2004 yang tidak lagi mencantumkan yoghurt dan keju. Berdasarkan pertimbangan PMK 620/2004, perubahan dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan PPnBM atas BKP yang tergolong mewah.

Dalam perkembangannya, ketentuan yang menjadi dasar pengenaan PPnBM atas BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor terus mengalami perubahan. Terakhir, ketentuan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor di antaranya tercantum dalam PMK 96/2021 s.t.d.d. PMK 15/2023.

Merujuk beleid tersebut, saat ini terdapat 7 kelompok barang yang menjadi objek PPnBM. Barang yang menjadi objek PPnBM tersebut, yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih.

Lalu, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan negara), serta helikopter dan pesawat udara lainnya (selain untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga).

Lalu, kelompok senjata api lain (kecuali untuk keperluan negara) seperti senjata artileri, revolver dan pistol, kelompok kapal pesiar mewah (kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum), serta yacht (kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata). (sap)