Syarat WP OP Dikecualikan dari Kewajiban Pembukuan Bakal Diatur

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengatur syarat dan kriteria wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan melalui peraturan pemerintah.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perlakuan perpajakan untuk kemudahan berusaha, disebutkan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Nanti, RPP tersebut akan menyisipkan satu pasal baru yang menyamakan kewajiban pembukuan untuk wajib pajak orang pribadi nonkaryawan dengan WP badan. Pasal baru tersebut disisipkan antara Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 74/2011.

"Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan," tulis Pasal 10A ayat (1) RPP perlakuan perpajakan untuk kemudahan berusaha dikutip Jumat (22/1/2021).

Namun demikian, RPP tersebut juga mengatur ketentuan pengecualian kewajiban pembukuan bagi WP orang pribadi nonkaryawan. Terdapat tiga syarat wajib pajak tersebut bisa dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan.

Pertama, wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan aturan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu seperti mempertimbangkan modal usaha, omzet, dan tahun pendirian kegiatan usaha oleh wajib pajak.

Tak ketinggalan, RPP tersebut juga ikut mengatur ketentuan terkait dengan sanksi jika wajib pajak tak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Penetapan sanksi tersebut mengacu kepada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mekanisme pembukuan bagi WP OP nonkaryawan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang undangan perpajakan menentukan lain.

"Ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tata cara menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi Pasal 10A ayat (6). (rig)