Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan penjelasan dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat kelompok pekerja informal yang terdampak virus Corona.
Sri Mulyani mengatakan penerima BLT tersebut adalah para pekerja informal yang kehilangan pendapatannya karena wabah virus Corona. Penerima BLT ini bukan penerima kartu program keluarga harapan (PKH) maupun kartu sembako.
“Masih dilihat mekanisme pendukungnya, bantuan langsung tunai yang diberikan dari database kami agar membantu masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah untuk mengurangi interaksi dan aktivitas [di luar rumah]," katanya dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).
Sri Mulyani mengatakan BLT itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok para pekerja informal tersebut selama wabah virus Corona berlangsung. Namun, dia juga belum menjelaskan berapa lama BLT itu akan diberikan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan Kemenkeu juga masih mengkaji pengalokasian program BLT pada APBN. Program jaring pengaman sosial untuk kelompok informal itu masuk dalam pertimbangan pemerintah dalam membentuk APBN Perubahan (APBNP).
Demikian pula soal skema penyalurannya, antara dibuat serupa dengan program PKH atau disiapkan model yang berbeda. "Bagaimana cara memberikannya, ini sedang kita hitung," katanya.
Dalam penanganan dalam virus Corona, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri dan kepala daerah membantu kelompok masyarakat pekerja informal yang kehilangan pendapatan karena virus Corona. Kelompok pekerja informal itu misalnya tukang ojek, petani, dan nelayan.
Sementara pada kelompok masyarakat yang menerima kartu PKH, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan senilai Rp50.000, sehingga dana yang diterima menjadi Rp200.000 per bulan selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan untuk penambahan bantuan itu senilai Rp4,5 triliun. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Pemerintah hadir ditengah kesulitan rakyat. Masyarakat perlu mendukung program2 pemerintah.Diantaranya jadi orang bijak dengan taat pajak, lapor pajak atau bayar bila ada untuk pembangunan.
dengan kebijakan seperti ini tentunya akan memberikan keamanan bagi para kaum pekerja informal yang mengandalkan kontinuitas dari aktivitas ekonomi yang pada saat ini sedang mati suri. diharapkan pemerintah dapat memberi banyak kebijakan terkait terutama bagi para wajib pajak terutama badan yang sedang mengalami krisis untuk tetap mempertahankan usahanya akibat melemahnya aktivitas ekonomi saat ini.
