EFEK VIRUS CORONA

Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal II/2020 Bakal Minus 3,1%

Dian Kurniati | Selasa, 16 Juni 2020 | 12:55 WIB
Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal II/2020 Bakal Minus 3,1%

Ilustrasu. Refleksi kaca deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 akan mengalami kontraksi tajam, yaitu minus 3,1%. Dengan demikian, akan ada penurunan cukup dalam karena ekonomi masih tumbuh 2,97% pada kuartal I/2020.

Proyeksi itu disampaikan melalui video conference APBN Kita pada Selasa (16/6/2020). Sri Mulyani mengatakan kontraksi ekonomi tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menekan semua kegiatan perekonomian. Simak artikel ‘Waduh, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Turun’.

"[Tekanan] ini pasti memengaruhi kinerja ekonomi pada kuartal II yang kita perkirakan di negative territory, minus 3,1%," katanya.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani mengatakan pandemi virus Corona yang diikuti oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), telah berdampak pada terhentinya hampir semua kegiatan ekonomi di Indonesia. Apalagi, kasus virus Corona dan kebijakan PSBB itu terjadi di daerah dengan kontribusi PDB yang besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Sri Mulyani bahkan memproyeksi akan sulit membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 pada zona positif. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan mengupayakan agar kegiatan perekonomian kembali pulih menggunakan berbagai instrumen yang tersedia.

"Dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II itu, akan sangat berat untuk menjaga ekonomi tetap positif dan menjadi sesuatu yang luar biasa menantang," ujarnya.

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Sri Mulyani menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif juga disampaikan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan. Adapun secara global, berbagai institusi memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan ada di kisaran minus 3% hingga minus 6%.

"Pertumbuhan ekonomi dunia sekarang di atas 3%. Jadi kalau turun ke minus 6%, artinya turunnya hampir 9%," kata Sri Mulyani. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah