PEMERATAAN EKONOMI

Sri Mulyani: Pembangunan Ekonomi Harus Merata

Redaksi DDTCNews | Selasa, 31 Oktober 2017 | 10:18 WIB
Sri Mulyani: Pembangunan Ekonomi Harus Merata

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya mendorong ekonomi tumbuh tinggi, namun juga menciptakan pemerataaan.

"Ini tantangan, maka Jokowi-JK tegaskan kita harus bangun dari yang terluar. Untuk mencapai pemerataan antar penduduk dan pulau yang ada. Bagaimana? Adalah keberpihakan dan penegakan hukum," ujarnya, Senin (30/10).

Sri Mulyani menjelaskan pemerataan ekonomi tersebut bukan hanya dari satu sisi, namun melibatkan keseluruhan komponen. Mulai dari pembangunan infrastruktur, perdagangan hingga ketersediaan pangan.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

"Bagaimana pemerintah merespons? Kami belajar dari lembaga-lembaga utama terkait dan mencari langkah yang tepat yang dapat membantu untuk menentukan arah kebijakan kami sendiri," terangnya.

Seiring dengan pemerataan ekonomi, pemerintah juga tengah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Setidaknya ada lebih dari 350 kabupaten/kota yang bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang juga menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Lalu, yang penting adalah pembangunan yang merata. Karena Indonesia adalah kepulauan maka ada kesenjangan. Kalau jumlah tenaga kerja 91,8% masih bekerja di pertanian. Kontribusi ke PDB menurun kurang dari 13%. Ini timbulkan masalah tidak hanya produktivitas tapi juga kesejahteraan," ungkapnya. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN