PEMERATAAN EKONOMI

Sri Mulyani: Pembangunan Ekonomi Harus Merata

Redaksi DDTCNews | Selasa, 31 Oktober 2017 | 10:18 WIB
Sri Mulyani: Pembangunan Ekonomi Harus Merata

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya mendorong ekonomi tumbuh tinggi, namun juga menciptakan pemerataaan.

"Ini tantangan, maka Jokowi-JK tegaskan kita harus bangun dari yang terluar. Untuk mencapai pemerataan antar penduduk dan pulau yang ada. Bagaimana? Adalah keberpihakan dan penegakan hukum," ujarnya, Senin (30/10).

Sri Mulyani menjelaskan pemerataan ekonomi tersebut bukan hanya dari satu sisi, namun melibatkan keseluruhan komponen. Mulai dari pembangunan infrastruktur, perdagangan hingga ketersediaan pangan.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

"Bagaimana pemerintah merespons? Kami belajar dari lembaga-lembaga utama terkait dan mencari langkah yang tepat yang dapat membantu untuk menentukan arah kebijakan kami sendiri," terangnya.

Seiring dengan pemerataan ekonomi, pemerintah juga tengah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Setidaknya ada lebih dari 350 kabupaten/kota yang bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang juga menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Lalu, yang penting adalah pembangunan yang merata. Karena Indonesia adalah kepulauan maka ada kesenjangan. Kalau jumlah tenaga kerja 91,8% masih bekerja di pertanian. Kontribusi ke PDB menurun kurang dari 13%. Ini timbulkan masalah tidak hanya produktivitas tapi juga kesejahteraan," ungkapnya. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China