PEMERATAAN EKONOMI

Sri Mulyani: Pembangunan Ekonomi Harus Merata

Redaksi DDTCNews | Selasa, 31 Oktober 2017 | 10:18 WIB
Sri Mulyani: Pembangunan Ekonomi Harus Merata

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya mendorong ekonomi tumbuh tinggi, namun juga menciptakan pemerataaan.

"Ini tantangan, maka Jokowi-JK tegaskan kita harus bangun dari yang terluar. Untuk mencapai pemerataan antar penduduk dan pulau yang ada. Bagaimana? Adalah keberpihakan dan penegakan hukum," ujarnya, Senin (30/10).

Sri Mulyani menjelaskan pemerataan ekonomi tersebut bukan hanya dari satu sisi, namun melibatkan keseluruhan komponen. Mulai dari pembangunan infrastruktur, perdagangan hingga ketersediaan pangan.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Bagaimana pemerintah merespons? Kami belajar dari lembaga-lembaga utama terkait dan mencari langkah yang tepat yang dapat membantu untuk menentukan arah kebijakan kami sendiri," terangnya.

Seiring dengan pemerataan ekonomi, pemerintah juga tengah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Setidaknya ada lebih dari 350 kabupaten/kota yang bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang juga menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Lalu, yang penting adalah pembangunan yang merata. Karena Indonesia adalah kepulauan maka ada kesenjangan. Kalau jumlah tenaga kerja 91,8% masih bekerja di pertanian. Kontribusi ke PDB menurun kurang dari 13%. Ini timbulkan masalah tidak hanya produktivitas tapi juga kesejahteraan," ungkapnya. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?