Sri Mulyani: Pajak Karbon Jadi Bukti Keseriusan Hadapi Perubahan Iklim

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana pengenaan pajak karbon merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan iklim.

Sri Mulyani mengatakan penerapan pajak karbon akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, implementasi pajak karbon akan berjalan berbarengan dengan perdagangan karbon.

"Kami membahas bagaimana jika kita mengenakan pajak karbon. Bagaimana kita menerapkan ini bahkan saat pasar karbon belum ada di Indonesia," katanya dalam Bloomberg CEO Forum: Moving Forward Together, Jumat (11/11/2022).

Sri Mulyani mengatakan penurunan emisi karbon membutuhkan kerja sama dari semua negara. Menurutnya, banyak negara juga berpanjangan komitmen penurunan emisi global tidak akan tercapai jika Indonesia absen berpartisipasi.

Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Awalnya, Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Target tersebut kini direvisi menjadi lebih ambisius, sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Selain itu, ada pula target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah dan DPR telah memasukkan pajak karbon dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk memitigasi perubahan iklim. Kebijakan itu diharapkan mampu mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan.

Pemungutan pajak karbon akan menggunakan mekanisme cap and trade. Dalam hal ini, pemerintah akan menetapkan cap emisi suatu sektor, sehingga pajak yang dibayarkan hanya selisih antara karbon yang dihasilkan dengan cap. Selain itu, ada pula skema perdagangan karbon atau kegiatan jual-beli kredit karbon.

Sebagai langkah awal, pajak karbon bakal dikenakan pada PLTU batubara. Jenis pajak ini semula direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2022 dan sempat mundur menjadi 1 Juli 2022 karena menunggu kesiapan mekanisme pasar karbon. Meski demikian, kebijakan itu belum terimplementasi.

"Indonesia melakukan hal yang sangat serius untuk bisa memenuhi komitmen [penurunan emisi karbon]," ujar Sri Mulyani. (sap)