TARGET PENERIMAAN

Sri Mulyani: Kredibilitas APBN akan Diperbaiki

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 06 Agustus 2016 | 17:03 WIB
Sri Mulyani: Kredibilitas APBN akan Diperbaiki Menkeu Sri Mulyani (Foto: Sna/ DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak yang jauh dibawah target menyebabkan pertanyaan besar tentang kredibilitas APBN. Karena itu, diperlukan evaluasi mengenai basis perhitungan pajak yang menjadi dasar penyusunan target penerimaan APBN.

“Penurunan aktivitas terjadi pada beberapa sektor, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam membahas APBN ke depan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (5/8)

Penurunan aktivitas terjadi secara sektoral yang meliputi harga komoditas, batu bara, kebun kelapa sawit, dan migas. Penurunan aktivitas tersebut tentu berakibat penerimaan perpajakan yang menurun pula.

Baca Juga:
Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Tidak hanya itu, lemahnya perekonomian dunia melalui perdagangan internasional pun mengalami pertumbuhan yang sangat kecil. Hingga ekspor dan impor pun mengalami aktifitas yang negatif, maka penerimaan pajak sesuai pada pasal 22 turut mengalami penurunan.

Walaupun demikian, hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilakukan sebuah upaya menangani penurunan penerimaan pajak. Karena, kredibilitas dan realisasi APBN pun akan menjadi suatu pertanyaan yang besar, bahwa target APBN yang terlalu tinggi terlalu optimis.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengelola data berdasarkan basis yang real atau nyata, yaitu melalui inventarisasi dan kegiatan ekonomi secara faktual. Basis data faktual bisa dipatokkan pada tahun-tahun lalu.

“Hal ini sudah disetujui pada sidang kabinet untuk melakukan revisi target penerimaan pajak berdasarkan data yang konkret. Selain itu, pengumpulan pajak setinggi mungkin juga dibutuhkan, karena perlu dilakukan penyesuaian dari belanja negara supaya defisit terjaga,” tuturnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 08:30 WIB ARGENTINA

Gara-Gara Korup dan Gemuk, Argentina Bubarkan Otoritas Pajak

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 07:00 WIB KABINET MERAH PUTIH

Sri Mulyani Carikan Kantor untuk Kementerian Baru

BERITA PILIHAN
Senin, 28 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ikut Diskusi Internasional di AS, Wamenkeu Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:30 WIB PERGUB DKI JAKARTA 41/2024

Pemprov DKI Bebaskan BBNKB, Berlaku hingga 4 Januari 2025

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apa Saja Tantangan yang Biasa Dihadapi WP Saat Ajukan Tax Allowance?

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:30 WIB KOTA PEKANBARU

Kepatuhan WP Membaik, Bapenda Perlu Jaga Akuntabilitas Pajak Daerah

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:01 WIB AMERIKA SERIKAT

Ada UN Tax Convention, Negara G7 Minta PBB Kedepankan Konsensus

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Senin, 28 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif Terbaru atas 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Brebes

Senin, 28 Oktober 2024 | 10:15 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Gedung Pemerintahan di IKN Ditarget Selesai 2028

Senin, 28 Oktober 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Faktur yang Dibuat PKP Bakal Harus Cantumkan Kode Barang