SPANYOL

Bukan Warga Uni Eropa, Rumah yang Dibeli di Negara Ini Kena Pajak 100%

Dian Kurniati | Minggu, 19 Januari 2025 | 09:30 WIB
Bukan Warga Uni Eropa, Rumah yang Dibeli di Negara Ini Kena Pajak 100%

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews - Pemerintah Spanyol berencana mengenakan pajak hingga 100% terhadap properti yang dibeli oleh individu selain penduduk dari negara-negara Uni Eropa, termasuk Inggris.

Perdana Menteri Pedro Sanchez mengatakan kebijakan pajak tinggi untuk properti yang dimiliki penduduk non-Uni Eropa ini memang belum pernah ada sebelumnya. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk mengatasi ancaman krisis rumah di Spanyol.

"[Kawasan] Barat menghadapi tantangan besar agar masyarakat tidak terbagi menjadi 2 kelas, yakni tuan tanah kaya dan penyewa miskin," katanya, dikutip pada Minggu (19/1/2025).

Baca Juga:
Pemkab Beri Keringanan PBB untuk Lahan Tambak yang Terdampak Banjir

Sanchez menuturkan individu selain penduduk Uni Eropa telah membeli 27.000 unit properti di Spanyol pada 2023. Properti tersebut ternyata bukan untuk ditinggali, tetapi hanya agar menghasilkan uang bagi pemiliknya.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat membiarkan penduduk selain Uni Eropa menimbun properti di Spanyol. Oleh karena itu, pemerintah merancang kebijakan yang dapat memprioritaskan kepemilikan rumah bagi para penduduk lokal.

Namun, dia belum menjelaskan lebih detail skema pajak yang bakal dikenakan terhadap rumah milik penduduk non-Uni Eropa. Usulan pengenaan pajak tinggi tersebut akan disampaikan kepada parlemen setelah melewati kajian secara saksama.

Baca Juga:
Kriteria Kelebihan Bayar Pajak yang Tidak Bisa Diajukan Pemindahbukuan

Pengenaan pajak tinggi terhadap rumah milik penduduk non-Uni Eropa menjadi salah satu kebijakan yang disiapkan Sanchez untuk mendorong keterjangkauan perumahan di negara tersebut.

Langkah lain yang disiapkan termasuk pembebasan pajak bagi pemilik properti yang menyediakan perumahan murah, pengalihan lebih dari 3.000 rumah ke badan perumahan umum baru, dan pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk apartemen turis.

"Tidak adil jika mereka yang memiliki 3, 4, atau 5 apartemen yang disewakan dalam jangka pendek membayar pajak lebih sedikit daripada hotel," ujar Sanchez seperti dilansir bbc.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 11:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Beri Keringanan PBB untuk Lahan Tambak yang Terdampak Banjir

Minggu, 19 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Kelebihan Bayar Pajak yang Tidak Bisa Diajukan Pemindahbukuan

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

Minggu, 19 Januari 2025 | 09:00 WIB ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Berkontribusi Lewat Pajak, Milenial dan Gen Z Perlu Ikut Awasi APBN

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Januari 2025 | 11:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Beri Keringanan PBB untuk Lahan Tambak yang Terdampak Banjir

Minggu, 19 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Kelebihan Bayar Pajak yang Tidak Bisa Diajukan Pemindahbukuan

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Minggu, 19 Januari 2025 | 09:00 WIB ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Berkontribusi Lewat Pajak, Milenial dan Gen Z Perlu Ikut Awasi APBN

Minggu, 19 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA BATU

Cuma Tahun Ini, Pemkot Beri Diskon Pajak Bumi dan Bangunan

Minggu, 19 Januari 2025 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Luhut: SIMBARA dan ABS Mampu Tingkatkan Penerimaan hingga 40 Persen

Minggu, 19 Januari 2025 | 07:30 WIB PMK 135/2024

Peraturan Baru terkait PPnBM DTP Mobil Listrik, Download di Sini

Sabtu, 18 Januari 2025 | 14:30 WIB PAJAK DAERAH

Mitigasi Dampak Opsen, 25 Provinsi Beri Keringanan Pajak Kendaraan