Sri Mulyani Ingin Belanja Negara Mulai Dikebut pada Kuartal I/2020

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan aktivitas belanja pemerintah sudah mulai gencar dilakukan pada kuartal I/2020.

Hal tersebut diungkapkan pada saat mendampingi Presiden Joko Widodo membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. Menurutnya, serapan belanja idealnya sudah mulai digencarkan pada tiga bulan pertama tahun ini.

"Sesuai arahan dalam sidang kabinet yang meminta para menteri segera menggunakan instrumen fiskal itu [belanja] terutama pada jadwal kuartal I,” katanya, Kamis (2/1/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan dukungan untuk perekonomian melalui kegiatan belanja sangat diperlukan tahun ini. Alokasi anggaran negara yang mulai dibelanjakan pada kuartal pertama, menurutnya, akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Instrumen kebijakan fiskal tersebut, lanjut Sri Mulyani, akan menjadi bantalan bagi tren pelemahan ekonomi global yang mulai merambat kepada perekonomian domestik. Oleh karena itu, keran belanja mulai dibuka sejak pembuka tahun.

Kemudahan, pencairan dana akan dilakukan pemerintah dalam bentuk transfer ke derah dan dana desa. Kebijakan tersebut akan mendukung akselerasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Seperti untuk pencairan dana desa yang akan lebih cepat pada kuartal pertama sebagai tujuan kami dalam menahan situasi dari dari perkembangan ekonomi global," paparnya.

Dengan kebijakan tersebut, Sri Mulyani berharap ekonomi nasional pada tahun ini dapat tetap tumbuh di kisaran 5%. Untuk mencapai hal tersebut tidak akan berjalan mudah dan butuh kerja sama semua pihak dalam menjaga ekonomi nasional tetap bertumbuh.

"Tantangan kedepan makin berat tapi kalau kita optimis bisa kita lampaui dengan baik," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2020, pemerintah mengalokasikan belanja senilai Rp2.540,4 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp856,9 triliun.

Khusus untuk belanja pemerintah pusat difokuskan untuk tiga aspek besar. Pertama, belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, penguatan perlindungan sosial. Ketiga, belanja untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. (kaw)